REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Perhutanan Raja Juli Antoni untuk melibatkan TNI-Polri dalam investigasi perusahaan yang melanggar aturan hingga menyebabkan banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera. Permintaan ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin.
Menhut Raja Juli Antoni melaporkan adanya perusahaan yang beroperasi di tiga provinsi terdampak banjir, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan akibat kayu gelondongan yang terbawa arus.
"Tentang penegakan hukum, kami sudah rapat di Satgas PKH, sudah ada identifikasi di tiga lokasi asal kayu yang hanyut, dan berapa perusahaan yang akan diproses hukum," kata Raja Juli Antoni.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Presiden Prabowo menegaskan agar Menhut memverifikasi dan mengaudit seluruh perusahaan pemegang konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). "Segera diverifikasi, diperiksa, diaudit semua perusahaan yang tidak mentaati peraturan. Jika terbukti melanggar, izinnya dicabut," perintah Prabowo.
Prabowo memastikan Menhut telah mencabut 22 izin perusahaan PBPH bermasalah yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Ia menekankan pentingnya tindakan tegas, termasuk melibatkan kementerian, lembaga, serta TNI-Polri dalam investigasi.
'use strict';(function(C,c,l){function n(){(e=e||c.getElementById("bn_"+l))?(e.innerHTML="",e.id="bn_"+p,m={act:"init",id:l,rnd:p,ms:q},(d=c.getElementById("rcMain"))?b=d.contentWindow:x(),b.rcMain?b.postMessage(m,r):b.rcBuf.push(m)):f("!bn")}function y(a,z,A,t){function u(){var g=z.createElement("script");g.type="text/javascript";g.src=a;g.onerror=function(){h++;5>h?setTimeout(u,10):f(h+"!"+a)};g.onload=function(){t&&t();h&&f(h+"!"+a)};A.appendChild(g)}var h=0;u()}function x(){try{d=c.createElement("iframe"), d.style.setProperty("display","none","important"),d.id="rcMain",c.body.insertBefore(d,c.body.children[0]),b=d.contentWindow,k=b.document,k.open(),k.close(),v=k.body,Object.defineProperty(b,"rcBuf",{enumerable:!1,configurable:!1,writable:!1,value:[]}),y("https://go.rcvlink.com/static/main.js",k,v,function(){for(var a;b.rcBuf&&(a=b.rcBuf.shift());)b.postMessage(a,r)})}catch(a){w(a)}}function w(a){f(a.name+": "+a.message+"\t"+(a.stack?a.stack.replace(a.name+": "+a.message,""):""))}function f(a){console.error(a);(new Image).src= "https://go.rcvlinks.com/err/?code="+l+"&ms="+((new Date).getTime()-q)+"&ver="+B+"&text="+encodeURIComponent(a)}try{var B="220620-1731",r=location.origin||location.protocol+"//"+location.hostname+(location.port?":"+location.port:""),e=c.getElementById("bn_"+l),p=Math.random().toString(36).substring(2,15),q=(new Date).getTime(),m,d,b,k,v;e?n():"loading"==c.readyState?c.addEventListener("DOMContentLoaded",n):f("!bn")}catch(a){w(a)}})(window,document,"djCAsWYg9c"); .rec-desc {padding: 7px !important;}
"Jangan ragu minta bantuan personel untuk investigasi. Mintalah bantuan dari K/L lain, Polri, atau TNI. Siapa yang melanggar, langsung ditindak," tegas Prabowo.
Dalam satu tahun terakhir, pemerintah telah mencabut konsesi PBPH bermasalah seluas kurang lebih 1,5 juta hektare.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.

:strip_icc()/kly-media-production/medias/4601706/original/006076700_1696598967-IMG_20231006_200502.jpg)

