Pantau - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan lokasi pembangunan hunian tetap bagi korban banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa langkah ini dilakukan bersama TNI, Polri, BNPB, dan pemerintah daerah setempat.
"Kami bersama pemerintah daerah (Pemda) telah melakukan survei untuk lokasi pembangunan hunian di tiga provinsi terdampak banjir. Sudah ada 30 lokasi yang kami survei. 30 lokasi di Aceh yang kalau boleh segera dalam proses tadi. Kalau bisa, prosesnya bisa cepat sehingga bisa kita pilih mana yang bisa jalan," ungkapnya.
Pemetaan Lokasi di Tiga ProvinsiDi Provinsi Aceh, telah disurvei 30 titik yang tersebar di 11 kabupaten/kota.
Lokasi-lokasi tersebut antara lain: Aceh Barat (8), Aceh Selatan (3), Aceh Tamiang (8), Aceh Utara (2), Bireuen (1), Nagan Raya (1), Pidie (1), Pidie Jaya (1), Langsa (2), Lhokseumawe (2), dan Kota Subulussalam (1).
Sementara itu, di Sumatera Utara, ada 13 lokasi yang tersebar di Sibolga (2), Tapanuli Utara (2), Tapanuli Tengah (5), dan Tapanuli Selatan (4).
Adapun di Sumatera Barat, terdapat 8 lokasi yang telah disurvei, yakni di Kota Padang (3), Tanah Datar (1), Padang Panjang (1), Kabupaten Agam (2), dan Pesisir Selatan (1).
Gunakan Sistem RISHA dan Tanpa Dana APBNMaruarar menegaskan bahwa sistem pembangunan rumah yang digunakan adalah Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), sebuah model rumah modular berbahan panel yang dapat dibangun secara cepat dan efisien.
RISHA sebelumnya telah digunakan dalam pembangunan hunian bagi korban bencana di lokasi lain.
Kementerian PKP juga telah berdiskusi dengan Semen Indonesia Group untuk memastikan aspek teknis dan ekonomis dari sistem RISHA ini.
Beberapa parameter yang disiapkan antara lain kualitas panel, kapasitas produksi, harga unit, waktu instalasi, dan sistem pembayaran.
Selain itu, sebanyak 2.000 unit hunian tetap telah disiapkan dan akan dibangun tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
