Pantau - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menginstruksikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) untuk memanfaatkan tanah negara atau lahan milik BUMN sebagai area relokasi bagi warga terdampak bencana alam.
Instruksi ini disampaikan Mensesneg kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi melalui sambungan telepon di Kota Padang pada Senin.
Langkah ini dinilai sebagai solusi percepatan relokasi, khususnya bagi warga yang tidak dapat kembali ke tempat tinggal semula karena lahannya sudah tidak layak huni.
Arahan tersebut juga menjawab keterbatasan yang dihadapi pemerintah kabupaten/kota dalam pengadaan lahan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor.
Pemerintah pusat mendorong agar proses relokasi masyarakat terdampak segera terlaksana dengan memanfaatkan alternatif konkret berupa tanah negara atau lahan BUMN.
"Jika di wilayah terdampak terdapat tanah negara atau lahan yang dikelola BUMN, silakan dikoordinasikan di lapangan apabila memang dibutuhkan sebagai lokasi relokasi bagi warga yang tidak memungkinkan kembali ke tempat tinggalnya semula," ungkapnya.
Koordinasi dengan Pemilik dan Pengelola LahanPrasetyo Hadi menegaskan bahwa pemanfaatan lahan negara bisa dilakukan apabila terdapat Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.
"Jika ada Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang izinnya, itu bisa dimanfaatkan. Begitu juga lahan yang dikelola BUMN, silakan dikoordinasikan di lapangan," ia mengungkapkan.
Ia juga meminta Pemprov Sumbar untuk segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk pengelola lahan dan pemerintah daerah di lokasi terdampak.
"Jangan berlama-lama. Segera dilakukan. Kasihan masyarakat yang saat ini masih tinggal di pengungsian dan belum memiliki rumah," tambahnya.
Respons Pemerintah Daerah dan Kesiapan RelokasiMenanggapi arahan tersebut, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi dan menindaklanjuti di lapangan.
"Ini merupakan arahan yang sangat jelas. Penggunaan tanah milik negara maupun BUMN untuk relokasi warga terdampak dimungkinkan, dan hal ini akan segera kami tindak lanjuti melalui koordinasi di lapangan," ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan memetakan dan memastikan kesiapan warga untuk direlokasi dalam waktu dekat.
Saat ini, terdapat empat kabupaten yang telah melaporkan kesiapan lahan untuk relokasi, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Padang Pariaman.
Dengan adanya dukungan dan kepastian dari pemerintah pusat, relokasi diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan terorganisir.
"Kita berharap dengan adanya kepastian dan kesiapan lahan ini, pembangunan hunian tetap pasca-bencana dapat berjalan secara serentak dan memberikan kepastian tempat tinggal yang aman dan layak bagi masyarakat terdampak," pungkas Mahyeldi.
