Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah pulang dari Arab Saudi. Lembaga Antirasuah melakukan pertukaran data dengan sejumlah perwakilan Indonesia di Arab Saudi terkait dengan kasus korupsi kuota haji.
“Karena di sana juga kan ada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun 2024,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip pada Selasa, 16 Desember 2025.
Baca Juga :
Kasus Yaqut, KPK Bawa Data Uji Kepadatan Lokasi Ibadah Haji dari Arab SaudiAsep juga mengatakan, penyidik turut berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi untuk mendalami kasus ini. Ada juga sejumlah fasilitas jamaah haji yang dicek oleh penyidik.
“Nanti itu dilihat juga ke sana, kemudian fasilitas dan lain-lainnya,” ucap Asep.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.
Dari total itu, pemerintah seharusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen.
Eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.
KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.
KPK juga sudah dua kali memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pemeriksaan pertama pada Kamis, 7 Agustus 2025, kedua pada 1 September 2025.
