jpnn.com - Penasihat Menteri Desa dan PDT, Prof. Zainuddin Maliki mengatakan keputusan Menteri Desa PDT yang mewajibkan pemanfaatan 20 persen dana desa untuk memperkuat ketahanan pangan harus berdampak dan terukur.
Menurutnya, swasembada pangan adalah salah satu strategi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sistem pertahanan nasional dan kemandirian bangsa, sebagaimana dicantumkan dalam Asta Cita kedua Presiden RI tersebut.
BACA JUGA: Purbaya Perketat Aturan Pencairan Duit Dana Desa
"Ditegaskan dalam Asta Cita kedua bahwa Presiden Prabowo berusaha memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa salah satunya melalui swasembada di sektor pangan," kata Prof. Zainuddin Maliki saat FGD di Balai Desa Riyung, Senori Kabupaten Tuban, Senin (15/12/2025).
Dalam FGD bertema Peran Bumdes dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan itu, Anggota DPR RI 2019-2024 tersebut menegaskan bahwa swasembada pangan erat kaitannya dengan pertahanan nasional dan kemandirian bangsa.
BACA JUGA: Dito Ariotedjo Bantah Aktris DK Jadi Penyebab Perceraian
Dengan strategis posisi swasembada pangan, Menteri Desa Yandri Susanto menegaskan agar 20 persen dana desa benar-benar digunakan untuk mendukung swasembada pangan.
Di depan Kepala Desa, pengurus Bumdes, pendamping desa, tokoh pemuda, dan masyarakat peserta FGD, Prof. Zainuddin yang juga Sekretaris Eksekutif Strategic Policy Unit Kemendes PDT, menegaskan perlunya memperhatikan tiga pilar utama ketahanan pangan desa.
BACA JUGA: Buntut 2 Matel Tewas Dikeroyok Polisi di Kalibata, Polda Metro Evaluasi SOP Penarikan Kendaraan
Pertama, ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi berbasis potensi lokal. Berikutnya akses dan keterjangkauan pangan melalui penguatan distribusi dan kelembagaan ekonomi desa, serta keberlanjutan sistem pangan desa juga sangat penting.
Dalam hal ini, sangat dibutuhkan inovasi, teknologi tepat guna, dan penguatan kapasitas masyarakat. Masalahnya, ketika turun ke sawah sebelum FGD dimulai, Zainuddin sempat berbincang dengan petani bahwa sawahnya menghasilkan gabah 4 hingga 5 ton per hektare.
"Di Karawang ada praktik inovasi yang berhasil menaikkan menjadi tujuh hingga delapan ton per hektare," ungkapnya.
Zainuddin juga melihat sendiri jaringan kawat guna mengalirkan listrik di pematang sawah, sebuah cara membasmi hama tikus yang tentu penuh risiko. Padahal, sudah ditemukan sensor yang dapat mendeteksi keberadaan lubang tikus sehingga memudahkan memberantas hama tikus dengan risiko rendah.
"Intinya dalam mendukung program swasembada pangan sangat dibutuhkan inovasi," ucapnya.
Untuk memastikan penggunaan dana desa berdampak positif, katanya, hendaknya Pemerintah Desa menerapkan strategi octahelix. Optimalkan fungsi Bumdes dan Kopdes. Libatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, lembaga keuangan, komunitas sosial, bahkan juga TNI dan Polri.
"TNI dan Polri yang memiliki Gugus Tugas Ketahanan Pangan bisa membantu memberikan pendampingan lapangan, pengamanan distribusi, optimalisasi pemanfaatan lahan produktif, serta penguatan disiplin dan partisipasi masyarakat," tuturnya.
Melalui pendekatan kolaboratif, Prof. Zainuddin optimistis 20% dana desa akan berkontribusi nyata pada ketahanan pangan nasional dari akar rumput.
Hal yang tidak kalah penting diperhatikan, pengelolaan Dana Desa tidak boleh berhenti pada serapan anggaran. "Harus berdampak pada produksi, pendapatan, dan ketahanan pangan rumah tangga desa," ujarnya.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
