Pemerintah Tahan Kenaikan Tarif PPN 2026, Cermin Kepedulian terhadap Daya Beli dan Pemulihan Ekonomi

Pantau - Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2026, sebagai bentuk kepedulian terhadap daya beli masyarakat dan kesinambungan pemulihan ekonomi nasional.

Keputusan ini bukan hanya kebijakan fiskal teknis, melainkan juga mengandung pesan sosial dan ekonomi mengenai hubungan negara dengan rakyat, terutama di tengah pemulihan ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

Sentimen Positif Masyarakat dan Dampak Sosial Ekonomi PPN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penahanan tarif PPN dilakukan karena pemerintah menyadari kondisi ekonomi rumah tangga belum benar-benar pulih.

Kebijakan ini dinilai mampu menjawab kekhawatiran publik bahwa perbaikan ekonomi makro tidak selalu sejalan dengan kesejahteraan di tingkat masyarakat.

"PPN adalah jenis pajak konsumsi yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga perubahan tarifnya langsung dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah dan menengah," ungkap Purbaya.

PPN memiliki sifat regresif, di mana kenaikan tarif akan memberikan beban lebih besar kepada masyarakat kelas bawah.

Kebijakan ini mendapat respons positif dari masyarakat.

Data big data mencatat bahwa 60 persen sentimen publik terhadap keputusan tersebut bersifat positif.

Optimisme Masyarakat terhadap Arah Kepemimpinan Nasional

Tingginya apresiasi masyarakat juga sejalan dengan meningkatnya optimisme terhadap kepemimpinan nasional.

Riset GREAT Institute pada akhir Oktober 2025 mencatat bahwa 89,3 persen masyarakat optimistis terhadap masa depan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, 71,8 persen responden merasa bahwa kondisi ekonomi rumah tangga mereka lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Optimisme publik dianggap penting karena kegiatan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh angka dan kebijakan, tetapi juga oleh kepercayaan dan ekspektasi masyarakat.

Ketika masyarakat yakin pemerintah berpihak pada kesejahteraan mereka, maka konsumsi dan aktivitas ekonomi cenderung meningkat secara alami.