Bisnis.com, MALANG — Sampai dengan 30 November 2025 nilai transaksi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebesar Rp10,20 miliar dengan jumlah transaksi sebanyak 1.780 transaksi, dengan pagu dana Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp8,8 triliun.
"Beberapa kendala yang sering dialami satuan kerja dalam penggunaan KKP adalah adanya perubahan pemegang KKP di Satker dan belum diajukan perubahannya ke bank," kata Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, dikutip, Senin (15/12/2025).
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai minimnya penggunaan KKP selama ini masih disebabkan oleh permasalahan klasik seperti terbatasnya merchant dan mesin EDC yang berafiliasi dengan KKP, secara administrasi dianggap masih ribet khususnya terkait perpajakan.
Kemudian, di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) pejabat pengguna KKP seringkali berganti karena mutasi dan update ke pejabat baru sering terlambat di sistem sehingga hal ini menghambat dalam peningkatan penggunaan KKP.
Kurangnya edukasi dan sosialisasi dari bank penerbit KKP, kata dia, juga menjadi persoalan yang menghambat optimalisasi KKP.
Dia berharap sinergi yang baik antara bank penerbit dengan pemerintah terus ditingkatkan melalui sosialisasi yang berkelanjutan dan di sisi lain perluasan merchant, termasuk di daerah juga harus terus dilakukan.
Baca Juga
- Aktivitas Keuangan Ilegal Dominasi Layanan Konsumen OJK Malang
- Libur Nataru, Tingkat Hunian Hotel di Kota Malang Diproyeksikan Capai 80%
- Realisasi Penyaluran KUR di Malang Alami Koreksi jadi Rp5,36 Triliun per November 2025
"Jika ini tidak dilakukan, maka tingkat penggunaan KKP akan stagnan dan kurang berarti di dalam menunjang efisiensi dan percepatan belanja pemerintah," ucap Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.
