239 profesor yang tergabung dalam Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh mengirimkan surat terbuka ke Prabowo Presiden RI soal penanganan bencana di Sumatra.
Prof. Izarul Machdar, Ketua Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala menyebut, surat yang dibuat Minggu (14/12/2025) malam itu sebagai bentuk perhatian akademisi terhadap bencana yang terjadi sudah hampir sebulan.
“Jumlah korban jiwa telah mencapai sekitar 1.006 orang, tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan ratusan lainnya masih hilang atau terluka. Jumlah pengungsi dan warga terdampak mencapai ratusan ribu jiwa, sementara banjir dan longsor telah merusak atau menghancurkan puluhan ribu rumah penduduk, fasiltas umum, dan infrastruktur dasar lainnya. Di Provinsi Aceh sendiri, tercatat 332 titik jembatan rusak, ribuan fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, serta fasilitas umum lainnya ikut terdampak, sehingga akses transportasi dan komunikasi terputus di banyak lokasi,” tulis Izarul dalam surat terbuka.
Sebagai korban tsunami Aceh 2004 lalu, Izarul lantas mengomparasikan dengan peristiwa saat ini. Di mana dulu, yang terdampak hanya wilayah pesisir, bantuan cepat datang. Sementara saat ini, wilayah yang terisolasi lebih luas sulit diakses.
“Meski korban di Aceh 500 lebih kecil dari tsunami ratusan ribu (jiwa) tapi dampaknya putus jalan, putus jembatan,” tuturnya saat mengudara di Program Wawasan Radio Suara Surabaya, Selasa (16/12/2025).
Termasuk cepatnya pengungsi atau korban terdampak bencana mengakses bantuan asing saat tsunami dulu, berbeda dengan saat ini.
“Karena pengalaman tsunami, orang asing yang datang itu banyak yang berpengalaman di Sri Lanka di (berbagai negara) jadi mereka sangat profesional mengatasi (situasi) genting. Sebenarnya sekitar Seminggu 10 hari (masa darurat bencana). Itulah dasar kami buat beberapa poin,” paparnya lagi.
Begitu juga bantuan logistik, saat tsunami dulu, ada banyak helikopter asing yang menurunkan bantuan makanan menggunakan tali di setiap kerumunan orang pengungsi. Sementara sekarang, bantuan dari helikopter masih harus dibawa lewat jalur darat yang belum tentu bisa diakses.
“Kalau sekarang kan di lapangan terbang transfer lagi ke jalan, belum tentu bisa. Dulu metodenya helikopter pakai tali cari orang berkelompok di tengah hutan diletakkan di situ. Sekarang helikopter agak kurang,” ucapnya.
Para akademisi mendesak pemerintah lebih optimal dalam penanganan bencana ini. Total ada 11 poin yang dituangkan dalam surat terbuka, 10-nya fokus meminta pemerintah mengizinkan akses bantuan internasional.
“Agar organisasi internasional bisa masuk. Di Jakarta itu ada kantor – kantornya. Mungkin bisa diminta bantuan pengalaman dia supaya cepat lah bantuan ini,” ujarnya.
1 poin lagi, meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional, namun hingga kini masih proses debat panjang karena jumlah korban tidak memenuhi standar kategori.
“Jadi kita tidak fokus (status bencana nasional) meski ada 1 poin minta status bencana nasional. Debatnya panjang, enggak perlu itu. Yang penting aktivitas di lapangan ini segera mungkin,” tegasnya.
Hingga hari ini, belum ada respons dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat soal surat terbuka yang dilayangkan ke Presiden itu.
“Di sini baru ada sinyal. Polda yang ada (menanggapi surat terbuka). Saya kira silakan datang ke USK, kita diskusi,” ujarnya.
Berikut daftar 11 poin rekomendasi strategis yang ada dalam surat terbuka Dewan Profesor USK:
- Mempercepat pembukaan jalur akses transportasi utama (bandara, pelabuhan, jalan raya) untuk masuknya bantuan kemanusiaan internasional
- Menetapkan status darurat bencana nasional yang komprehensif
- Mendirikan Humanitarian Logistics Coordination Center di Aceh yang melibatkan BNPB, kementerian terkait, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan perwakilan lembaga internasional untuk sinkronisasi data kebutuhan dan distribusi bantuan
- Menyederhanakan prosedur izin dan clearance bagi organisasi kemanusiaan internasional (misalnya WHO, UNICEF, UNDP, IFRC, IOM, dll) termasuk dalam efisiensi bea cukai dan karantina barang bantuan
- Mengaktifkan sistem common logistics tracking yang terintegrasi antara pemerintah dan organisasi kemanusiaan, agar aliran bantuan dapat dipantau, direspons, dan dialokasikan secara real-time sesuai kebutuhan di berbagai titik terdampak
- Mengoptimalkan pembentukan Aid Staging Areas atau titik konsolidasi logistik di lokasi strategis (misalnya Banda Aceh, Lhokseumawe, Bener Meriah) untuk menyimpan, memverifikasi, dan mendistribusikan bantuan baik yang masuk dari dalam maupun luar negeri, termasuk memprioritaskan pemulihan jaringan komunikasi dan internet untuk mendukung koordinasi tanggap darurat
- Mempercepat pemulihan infrastruktur listrik dan telekomunikasi sebagai prioritas utama, mengingat ketergantungan operasional tanggap darurat, komunikasi koordinasi, serta keberlanjutan ekonomi lokal pada ketersediaan energi dan konektivitas
- Mempercepat pemulihan akses rute darat yang terputus, dengan prioritas pada jalur yang menghubungkan posko utama dengan wilayah terpencil
- Memastikan ketersediaan transportasi darat, laut, dan udara yang memadai (termasuk helikopter dan kendaraan berat) untuk menjangkau wilayah yang benar-benar terisolasi akibat kerusakan infrastruktur
- Mengundang kerja sama teknis dari mitra internasional untuk dukungan teknologi, kapasitas logistik, dan manajemen rantai pasok darurat yang efektif
- Menegaskan komitmen nasional terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan, agar partisipasi internasional dapat dimaksimalkan. (lta/faz)
