Bisnis.com, JAKARTA — Inggris resmi mengunci perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement dengan Korea Selatan yang diyakini akan memperkuat ekspor jasa dan manufaktur. Perjanjian ini juga mempertegas strategi dagang Inggris pasca-Brexit di tengah tekanan perlambatan ekonomi.
Menteri Perdagangan Inggris Chris Bryant menandatangani perjanjian tersebut di London pada Senin (15/12/2025) waktu setempat bersama mitranya dari Korea Selatan, Yeo Han-koo, demikian pernyataan Departemen Bisnis dan Perdagangan Inggris yang dikirim melalui email.
Dalam kesepakatan terbaru ini, Inggris akan memperoleh akses bebas tarif ke Korea Selatan untuk 98% pos tarif, setara dengan ketentuan yang dinikmati Uni Eropa.
Perjanjian tersebut juga memperbarui aturan asal barang (rules of origin), yang menentukan seberapa besar kandungan lokal Inggris dalam suatu produk agar memenuhi syarat tarif preferensial.
Untuk sektor otomotif, misalnya, sebelumnya 55% nilai produk harus berasal dari Inggris. Kini, ambang batas tersebut diturunkan menjadi 25%, sehingga produsen Inggris memiliki fleksibilitas lebih besar dalam memperoleh bahan baku dan komponen dari luar negeri.
Departemen Perdagangan Inggris juga menyatakan perjanjian ini memungkinkan penggunaan kontrak elektronik dan teknologi digital lainnya, yang diharapkan dapat memangkas waktu dan biaya bagi perusahaan Inggris dalam menjual produk ke Korea Selatan.
Baca Juga
- Investor Migas Baru dari Inggris dan Vietnam Minat Garap Blok di Indonesia
- Korea Selatan Bakal Pindahkan Kantor Kepresidenan, ke Mana?
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan bahwa kesepakatan tersebut akan mempermudah perdagangan bilateral, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mendukung penciptaan lapangan kerja yang dampaknya dirasakan secara nasional.
“Ini adalah kemenangan besar bagi dunia usaha Inggris," kata Starmer dalam pernyataan resmi sebagaimana dilansir dari Bloomberg, Selasa (16/12/2025).
Kesepakatan ini tercapai hanya beberapa pekan sebelum perjanjian tarif nol dan rendah antara kedua negara—yang sebelumnya berlaku sejak Inggris masih menjadi anggota Uni Eropa—berakhir masa berlakunya.
Menteri Perdagangan Korea Selatan Yeo Han-koo mengatakan perjanjian ini mencakup langkah-langkah liberalisasi pasar serta kerja sama dalam rantai pasok dan perdagangan digital, yang akan membantu kedua negara beradaptasi dengan perubahan lingkungan perdagangan global.
Departemen Perdagangan Inggris menyebut kesepakatan tersebut—yang merupakan perjanjian keempat yang diteken pemerintahan Partai Buruh—diproyeksikan meningkatkan ekspor jasa Inggris hingga 400 juta pound sterling atau sekitar US$536 juta. Peningkatan itu didorong oleh akses yang lebih baik ke pasar keuangan Korea Selatan, serta kemudahan ekspor mobil mewah Bentley, minuman Guinness produksi Diageo, dan salmon asal Skotlandia.
Meski demikian, kesepakatan tersebut hanya memberikan dorongan terbatas bagi Starmer, yang sejauh ini masih menghadapi tantangan dalam upayanya menggenjot pertumbuhan ekonomi Inggris, meskipun telah mencapai kesepakatan lain dengan India, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
Inggris berisiko mengalami kontraksi ekonomi kuartalan pertama sejak Partai Buruh kembali berkuasa pada Juli 2024, setelah data resmi pekan lalu menunjukkan ekonomi kembali menyusut pada Oktober 2025, untuk bulan kedua berturut-turut.
Walaupun Starmer menuai kritik karena kerap berada di luar negeri, justru di panggung internasional ia mencatat sejumlah capaian penting, termasuk menjaga hubungan dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump serta membantu mengoordinasikan respons Eropa terhadap perang di Ukraina.
Secara terpisah, kesepakatan dengan Korea Selatan ini diperkirakan tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) Inggris.
Korea Selatan merupakan mitra dagang terbesar ke-25 Inggris, dengan total perdagangan barang dan jasa mencapai 15,1 miliar pound sterling dalam periode 12 bulan hingga Juni 2025. Namun, pemerintah Inggris akan memanfaatkan kesepakatan ini sebagai bukti penguatan posisi perdagangan pasca-Brexit.
Hal serupa juga berlaku bagi Korea Selatan, mengingat Inggris juga merupakan mitra dagang terbesar ke-25 bagi Seoul. Kendati demikian, perjanjian ini memastikan keberlanjutan hubungan dagang dan mencegah kekosongan akibat berakhirnya perjanjian sementara sebelumnya.
Kesepakatan ini juga sejalan dengan pendekatan pragmatis Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung dalam negosiasi perdagangan, di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump.
“Perjanjian ini akan membantu memperkuat aturan pasar bebas dan memperdalam kerja sama ekonomi dengan Inggris, mitra utama di Eropa, di saat meningkatnya proteksionisme menambah ketidakpastian perdagangan global,” ujar Yeo dalam pernyataannya.
Bagi Inggris, penandatanganan perjanjian dagang dengan negara-negara di luar Uni Eropa kerap digadang-gadang sebagai salah satu manfaat utama Brexit.
Namun demikian, hingga kini hanya sedikit kesepakatan yang berhasil diselesaikan, dan belum ada yang memberikan manfaat sebesar jika Inggris kembali bergabung dengan pasar tunggal atau serikat pabean Uni Eropa.
Starmer dijadwalkan melanjutkan negosiasi perjanjian sanitari dan fitosanitari dengan Uni Eropa tahun depan guna mengurangi hambatan perdagangan produk pertanian.
Selain itu, perjanjian perdagangan bebas antara Inggris dan enam negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC)—Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab—dilaporkan hampir rampung, menurut sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan tersebut.
