REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono merespons isu yang menyebut perkebunan kelapa sawit turut menjadi penyebab banjir di Sumatera. Isu tersebut mencuat seiring kritik sejumlah pihak terhadap alih fungsi lahan yang diperuntukkan bagi komoditas sawit.
Wamentan menekankan pentingnya pengecekan faktual di lapangan sebelum menarik kesimpulan terkait penyebab bencana. Sudaryono menempatkan penanganan persoalan tersebut dalam kerangka penegakan hukum, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet, terutama terkait penindakan tegas terhadap pihak yang terbukti melanggar aturan dan menjadi pemicu bencana.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});- Kemenhut Musnahkan 98,8 Hektare Sawit Ilegal di TN Berbak Sembilang
- SPKS Desak Dana Sawit BPDP untuk Dialokasikan Bantu Korban Banjir Sumatera
- KLH Segel Kebun dan Pabrik Sawit PT TBS di Tapanuli Tengah
“Ya itu dicek sajalah, saya kira bisa dicek,” ujar Sudaryono, yang juga menjabat Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Sudaryono menegaskan Presiden telah menyampaikan sikap terbuka dalam rapat kabinet yang disiarkan langsung. Negara, kata dia, tidak akan ragu menindak pihak mana pun yang terbukti melakukan pelanggaran dan berdampak pada lingkungan serta keselamatan publik.
'use strict';(function(C,c,l){function n(){(e=e||c.getElementById("bn_"+l))?(e.innerHTML="",e.id="bn_"+p,m={act:"init",id:l,rnd:p,ms:q},(d=c.getElementById("rcMain"))?b=d.contentWindow:x(),b.rcMain?b.postMessage(m,r):b.rcBuf.push(m)):f("!bn")}function y(a,z,A,t){function u(){var g=z.createElement("script");g.type="text/javascript";g.src=a;g.onerror=function(){h++;5>h?setTimeout(u,10):f(h+"!"+a)};g.onload=function(){t&&t();h&&f(h+"!"+a)};A.appendChild(g)}var h=0;u()}function x(){try{d=c.createElement("iframe"), d.style.setProperty("display","none","important"),d.id="rcMain",c.body.insertBefore(d,c.body.children[0]),b=d.contentWindow,k=b.document,k.open(),k.close(),v=k.body,Object.defineProperty(b,"rcBuf",{enumerable:!1,configurable:!1,writable:!1,value:[]}),y("https://go.rcvlink.com/static/main.js",k,v,function(){for(var a;b.rcBuf&&(a=b.rcBuf.shift());)b.postMessage(a,r)})}catch(a){w(a)}}function w(a){f(a.name+": "+a.message+"\t"+(a.stack?a.stack.replace(a.name+": "+a.message,""):""))}function f(a){console.error(a);(new Image).src= "https://go.rcvlinks.com/err/?code="+l+"&ms="+((new Date).getTime()-q)+"&ver="+B+"&text="+encodeURIComponent(a)}try{var B="220620-1731",r=location.origin||location.protocol+"//"+location.hostname+(location.port?":"+location.port:""),e=c.getElementById("bn_"+l),p=Math.random().toString(36).substring(2,15),q=(new Date).getTime(),m,d,b,k,v;e?n():"loading"==c.readyState?c.addEventListener("DOMContentLoaded",n):f("!bn")}catch(a){w(a)}})(window,document,"djCAsWYg9c"); .rec-desc {padding: 7px !important;}
“Presiden secara tegas di rapat kabinet live di TV menyatakan, siapa pun yang melanggar dan menyebabkan bencana harus ditindak, diusut, dan dihukum dengan hukuman yang setimpal,” kata Wamentan.
Penegasan tersebut, menurutnya, berlaku tanpa pengecualian. Pemerintah meminta proses penelusuran dilakukan secara objektif dan berbasis data lapangan agar penindakan tepat sasaran dan berkeadilan.
Pendekatan ini diharapkan dapat meredam spekulasi publik sekaligus memastikan kebijakan lingkungan dan tata ruang ditegakkan secara konsisten. Pemerintah juga menegaskan komitmen memperkuat pengawasan serta penegakan hukum guna menekan risiko bencana serupa di masa depan.
Sebelumnya, Republika.co.id memberitakan banjir bandang dan tanah longsor yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Sumatera memantik kekhawatiran atas meningkatnya kerentanan sistem hidrologi pulau tersebut. Data Sistem Informasi Monitoring Nasional (NFMS/SIMONTANA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa sejak 1990 hingga 2024, tutupan hutan alam di Sumatera terus menyusut akibat alih fungsi menjadi perkebunan sawit, pertanian lahan kering, serta hutan tanaman produksi.
Senior Data and GIS Specialist Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi, menjelaskan konversi besar-besaran tersebut banyak terjadi pada hutan lahan kering sekunder dan hutan rawa—dua tipe ekosistem yang memiliki peran krusial sebagai kawasan resapan dan penyimpan air di hulu daerah aliran sungai (DAS).
“Ketika kawasan tersebut berubah menjadi perkebunan monokultur, kapasitas tanah dalam menahan air turun drastis dan limpasan permukaan meningkat saat terjadi hujan berintensitas tinggi,” kata Sapta.
Pada sebagian besar DAS di Sumatera, tutupan hutan alam kini tersisa kurang dari 25 persen. Kondisi ini menempatkan fungsi hidrologi dalam status kritis dan meningkatkan risiko banjir bandang, erosi tanah, serta kerusakan infrastruktur di wilayah hilir. Sisa hutan alam umumnya terkonsentrasi pada blok-blok kecil di sepanjang Pegunungan Bukit Barisan yang semakin terfragmentasi.
“Kondisi ini melemahkan kemampuan ekosistem hulu dalam menahan air dan menjaga stabilitas lereng, sementara ekspansi perkebunan dan hutan produksi masih terus berlangsung mengikuti kebutuhan pasokan sawit dan kayu,” ujar Sapta.
Laporan deforestasi 2024 mencatat deforestasi bruto nasional mencapai 216,2 ribu hektare, dengan lebih dari 90 persen terjadi pada hutan sekunder. Meski sebagian area kembali tercatat sebagai hutan melalui penanaman ulang, karakter hutan tanaman produksi dinilai belum mampu menggantikan fungsi ekologis hutan alam, terutama dalam pengelolaan air dan mitigasi bencana hidrometeorologi.
Tekanan terhadap kawasan hutan dan DAS tersebut tercermin dari pola bencana yang semakin sering terjadi di Sumatera. Banjir bandang di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara pada akhir November 2025 menunjukkan ciri khas penurunan kualitas ekosistem, yakni aliran air cepat dari hulu yang membawa material kayu dan lumpur dalam volume besar, sehingga memperparah kerusakan permukiman dan infrastruktur.
“Kondisi ini mengindikasikan urgensi pengendalian alih fungsi hutan alam dan pemulihan ekosistem hulu sebagai langkah mitigasi risiko bencana. Tanpa intervensi yang kuat, penurunan kualitas DAS dikhawatirkan akan membuat banjir bandang menjadi fenomena rutin di banyak kabupaten dan kota di Sumatera,” ujar Sapta.
