FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, blak-blakan bicara terkait kerusakan lingkungan di Sumatera yang berujung pada banjir bandang dan tanah longsor.
Dikatakan Amien, bencana tersebut tidak bisa dilepaskan dari praktik pengelolaan hutan yang dikuasai para oligarki sejak lama.
Ia menyebut bahwa pembabatan hutan di Sumatera dilakukan oleh kelompok pemilik modal besar yang secara resmi mengantongi izin dari negara.
“Para oligarki yang babat ludes hutan Sumatera itu memang diberi HPH, hak pengusahaan hutan yang luasnya jutaan hektare resmi oleh pemerintah Indonesia,” ujar Amien dikutip pada Selasa (16/12/2025).
Ia menegaskan, praktik tersebut bukan hal baru dan berlangsung lintas rezim.
“Sejak zaman Soeharto dulu sampai zaman Jokowi dan terus sampai zaman Prabowo sekarang,” kata Amien.
Amien kemudian mengingat kembali pengalamannya saat menjabat sebagai Ketua MPR.
Ia mengaku pernah menanyakan langsung persoalan izin pengelolaan hutan kepada Menteri Kehutanan kala itu, Jamaluddin Surya Hadi Kusumo.
“Waktu saya jadi Ketua MPR, saya pernah suatu pagi menelpon Pak Jamaluddin Surya Hadi Kusumo, Menteri Kehutanan waktu itu,” terangnya.
Dalam percakapan tersebut, Amien mempertanyakan alasan pemerintah memberikan izin HPH dalam skala sangat besar kepada para pemilik modal.
“Saya menanyakan pada beliau apa alasan para cukong dan taipan diberi izin HPH oleh pemerintah dalam jumlah yang jutaan hektare itu,” Amien menuturkan.
“Jawaban singkatnya itu saya masih ingat, beliau adalah Menteri Kehutanan sekali lagi, beliau mengatakan, Pak Amin, saya tidak tahu alasannya, sejak dulu memang sudah seperti itu,” tambahnya.
Bagi Amien, pernyataan tersebut menunjukkan kuatnya cengkeraman oligarki terhadap negara.
“Jadi memang ini luar biasa. Artinya apa? Artinya kaum oligarki yang ganas, bejat moral dan bejat manusianya itu sudah membeli pemerintahan Indonesia sejak Orde Lama dulu, Orde Baru,” tegasnya.
Ia bahkan menuturkan bahwa kondisi tersebut semakin parah dalam satu dekade terakhir.
“Lebih-lebih pada zaman Orde Jokowi, sahabat karib para taipan dan cukong,” lanjut Amien.
Karena itu, Amien mengaku tidak optimistis terhadap proses hukum atas perusahaan-perusahaan yang disebut terlibat dalam bencana di Sumatera.
“Ketika saya membaca berita bahwa ada delapan nama perusahaan diperiksa terkait banjir Sumatera, saya langsung berkesimpulan, nggak bakal kasus mereka sampai dibawa ke meja hijau,” timpalnya.
Menurutnya, hal itu terjadi karena institusi negara telah kehilangan independensinya.
“Mengapa? Karena semua lembaga negara sudah dibawah duli kaum oligarki,” kata Amien.
Meski demikian, Amien menyebut masih ada secercah harapan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan catatan penting.
“Kita masih bisa berharap pada Prabowo selaku presiden, tetapi ada syarat,” jelasnya.
Syarat tersebut, kata Amien, menyangkut lingkaran terdekat kekuasaan.
“Kalau anak buah presiden, para menterinya, dan terutama sekali orang-orang ketatnya seperti Teddy Indrawijaya, itu belum disentuh oleh tangan beracun oligarki Indonesia,” ucapnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa harapan itu akan sirna jika pengaruh oligarki telah merasuk hingga ke inti kekuasaan.
“Kalau sampai orang-orang dekat di lingkaran istana itu sudah dibasuh bahkan dimandikan, istilahnya itu, oleh oligarki Indonesia, maka kita paksa Indonesia,” tandas Amien.
“Tidak perlu lagi berharap banyak pada rezim yang berkuasa sekarang ini. Mau apa lagi?,” kuncinya. (Muhsin/fajar)
