KOMPAS.TV - Gelondongan kayu yang berserakan usai banjir bandang di Sumatera bukan sekadar sisa bencana, melainkan bukti telanjang kejahatan lingkungan.
Hutan digunduli, lahan dialihfungsikan. Lantas bagaimana langkah tegas pemerintah menangani penggundulan hutan?
Merespons sorotan publik terhadap dugaan kejahatan lingkungan ini, pemerintah angkat bicara. Presiden Prabowo Subianto menuding praktik pembalakan liar diduga menjadi pemicu bencana di sejumlah wilayah Sumatera.
Prabowo juga minta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan serta memperketat pengawasan terhadap aktivitas ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan ekosistem.
Lentik jemari pemerintah menunjuk pembalak liar membuat sebagian publik mengernyit. Organisasi masyarakat sipil yang fokus pada lingkungan dan hak asasi manusia menilai upaya penanganan banjir di Sumatera belum menyentuh akar persoalan.
Tanpa langkah permanen dan pemulihan menyeluruh, risiko bencana akan terus mengancam wilayah rawan.
Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia satu suara. Dalam program Kompas Petang, juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menegaskan pemerintah perlu mengungkap pelaku pembiaran penggundulan hutan sampai terjadinya banjir bandang dan longsor di Sumatera.
Bareskrim Polri menduga sudah ada 110 bukaan baru berdasarkan 10 sampel gelondongan kayu di Desa Garoga dan Angoli.
Dari 110 pembukaan lahan yang diperoleh melalui citra satelit, polisi baru mencapai 4 lokasi pembukaan lahan baru. Lantas, benarkah penggundulan hutan Sumatera buntut pembalak liar atau justru ada regulasi yang terkesan melegalkan penggundulan hutan?
Baca Juga: Daftar RSUD di Aceh dan Sumut yang Kembali Beroperasi Meski Masih Ada Kendala Pascabanjir Bandang
#hutansumatera #pembalakanliar #bencanasumatera
Penulis : Shinta-Milenia
Sumber : Kompas TV
- noads
- bencana banjir
- pembalakan liar
- hutan sumatera
- penebangan liar
- kemenhut
