Eks Menag Yaqut Irit Bicara Usai 8 Jam Diperiksa KPK di Kasus Kuota Haji

Jakarta -

Eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) selesai diperiksa KPK terkait kasus korupsi kuota haji 2023-2024. Usai diperiksa, Yaqut tak mengungkap materi pemeriksaan kali ini.

Pantauan detikcom di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025), Yaqut selesai jalani pemeriksaan sekitar pukul 20.13 WIB. Dia diperiksa sekitar 8 jam sejak pukul 11.46 WIB.

"Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik nanti lengkapnya tolong ditanyakan langsung ke penyidik, ya," ujar Yaqut saat selesai jalani pemeriksaan.

Ketika ditanyai materi apa yang didalami saat pemeriksaannya, Yaqut memberi jawaban serupa. Dia meminta perihal materi ditanyakan ke penyidik KPK.

"Nanti tolong ditanyakan langusng ke penyidik ya. Ditanyakan ke penyidik ya," tuturnya.

Yaqut tiba di KPK sejak sekitar pukul 11.43 WIB. Yaqut mengenakan kemeja cokelat dan peci hitam.

Saat tiba Yaqut tak berkomentar banyak soal pemeriksannya. Setelah itu dirinya menaiki ruang pemeriksaan sekitar pukul 11.46 WIB.

Dugaan Korupsi Kuota Haji

Kasus dugaan korupsi yang diusut KPK ini terkait pembagian tambahan 20 ribu jemaah untuk kuota haji tahun 2024 atau saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat Menteri Agama. Kuota tambahan itu didapat Indonesia setelah Presiden RI saat itu, Joko Widodo (Jokowi), melakukan lobi-lobi ke Arab Saudi.

Kuota tambahan itu ditujukan untuk mengurangi antrean atau masa tunggu jemaah haji reguler Indonesia, yang bisa mencapai 20 tahun, bahkan lebih.

Sebelum adanya kuota tambahan, Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221 ribu jemaah pada 2024. Setelah ditambah, total kuota haji RI tahun 2024 menjadi 241 ribu. Namun kuota tambahan itu malah dibagi rata, yakni 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.

Padahal, UU Haji mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen dari total kuota haji Indonesia. Akhirnya Indonesia menggunakan kuota 213.320 untuk jemaah haji reguler dan 27.680 untuk jemaah haji khusus pada 2024.

KPK menyebut kebijakan era Yaqut itu membuat 8.400 orang jemaah haji reguler yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun dan seharusnya bisa berangkat setelah ada kuota tambahan tahun 2024 malah gagal berangkat. KPK pun menyebut ada dugaan awal kerugian negara Rp 1 triliun dalam kasus ini. KPK telah menyita rumah, mobil, hingga uang dolar terkait kasus ini.

(ial/jbr)