Penulis: Alfin
TVRINews, Jakarta
Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghentian impor solar mulai tahun depan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Papua disiapkan menjadi salah satu wilayah percontohan melalui pengembangan energi berbasis sumber daya lokal dan energi terbarukan.
Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memberi pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.
Presiden mengarahkan pengembangan energi berbasis sumber daya lokal melalui bahan bakar nabati. Program ini menjadi bagian dari target jangka menengah pemerintah untuk mencapai swasembada energi dan pangan di seluruh daerah dalam lima tahun ke depan.
Presiden menegaskan, kemandirian energi berpengaruh besar terhadap penguatan fiskal negara. Saat ini, nilai impor bahan bakar minyak Indonesia mencapai sekitar Rp520 triliun per tahun. Pengurangan impor dinilai mampu menghemat ratusan triliun rupiah setiap tahun dan dialihkan untuk pembangunan daerah.
“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah, berarti ada 250 triliun. Apalagi kita bisa potong lima ratus triliun. Lima ratus triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya, kemungkinan bisa punya satu triliun tiap kabupaten,” ujar Presiden.
Selain itu, Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah mendorong pemanfaatan energi terbarukan, terutama tenaga surya dan tenaga air, sebagai solusi penyediaan energi di wilayah terpencil. Pemanfaatan sumber energi tersebut dinilai lebih efisien dan sesuai dengan kondisi geografis Papua.
Presiden menambahkan, pemerintah telah menetapkan target konkret penghentian impor energi fosil. Mulai tahun depan, Indonesia ditargetkan tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dalam kurun empat tahun berikutnya, impor bensin akan dihentikan secara bertahap.
Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Presiden meminta para gubernur dan bupati, khususnya di Papua, memperkuat koordinasi dengan komite percepatan pembangunan, pemerintah pusat, Bappenas, serta kementerian terkait. Kepala daerah diminta menyusun prioritas utama sesuai kebutuhan dan tantangan di wilayah masing-masing.
“Tidak mungkin kita bisa selesaikan semua seketika, tapi kalau kita punya prioritas saudara-saudara, kita akan cocokkan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang,” tegas Presiden.
Editor: Redaktur TVRINews
