Penulis: Alfin
TVRINews, Jakarta
Komisi VIII DPR RI mendesak pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan bencana nasional menyusul data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait 14 zona merah megathrust serta peringatan cuaca ekstrem yang berpotensi berlanjut hingga Januari 2025.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Sandi Fitrian Noor, menilai informasi BMKG perlu dijadikan dasar penguatan mitigasi bencana secara menyeluruh. Ia menyebut kombinasi ancaman gempa besar megathrust yang berpotensi memicu tsunami dan cuaca ekstrem menciptakan kerentanan multidimensi.
“Data dari BMKG ini bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dijadikan dasar kesiapan kita yang lebih matang. Kombinasi ancaman gempa besar berskala megathrust yang dapat memicu tsunami, ditambah dengan cuaca ekstrem, menciptakan kerentanan multidimensi. Ini saatnya kita bertindak kolektif, dari tingkat pemerintah pusat hingga keluarga di rumah,” tegas Sandi dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi, Selasa, 16 Desember 2025.
Sandi menjelaskan posisi geografis Indonesia di jalur Cincin Api Pasifik serta pertemuan tiga lempeng tektonik utama menjadikan risiko kebencanaan tinggi. Ia menilai identifikasi 14 zona merah megathrust oleh BMKG merupakan peringatan serius bagi pemerintah dan masyarakat.
“Potensi gempa bumi berkekuatan besar yang dapat memicu tsunami harus menjadi prioritas utama kewaspadaan nasional, sejalan dengan ancaman hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem yang terus terjadi,” tegasnya.
Sebelumnya, BMKG merilis 14 zona megathrust yang berpotensi memicu gempa tsunami berkekuatan magnitudo 8–9. Zona tersebut merupakan pertemuan Lempeng Indo-Australia dan Eurasia di bawah Pulau Jawa yang berada pada zona subduksi panjang dan aktif secara kegempaan. Gempa megathrust terjadi pada bidang patahan sangat besar dengan kedalaman kurang dari 52 kilometer.
Empat belas zona megathrust tersebut meliputi Aceh–Andaman, Nias–Simeulue, Batu, Mentawai–Siberut, Mentawai–Pagai, Enggano, Jawa, Jawa bagian barat, Jawa bagian timur, Sumba, Sulawesi Utara, Palung Cotabato, Filipina Selatan, dan Filipina Tengah. Dari zona tersebut, BMKG mencatat dua wilayah yang dinilai tinggal menunggu pelepasan energi, yakni Jawa bagian barat atau Selat Sunda dengan gempa terakhir 1757 serta Mentawai–Siberut dengan gempa terakhir 1797.
Politisi Golkar dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan ini menambahkan, karakter Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 13.000 pulau dan garis pantai panjang menjadikan risiko gempa dan tsunami terjadi hampir setiap tahun. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia.
Selain ancaman tektonik, perubahan iklim turut meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, infrastruktur, ketahanan pangan, serta aktivitas sosial ekonomi.
Untuk mengurangi risiko, Sandi mendorong langkah mitigasi dan kesiapsiagaan terpadu antara pemerintah dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi zona megathrust, peta risiko, serta jalur evakuasi hingga tingkat RT dan RW.
“Pengetahuan adalah tameng terbaik. Masyarakat harus didorong untuk menguasai protokol 'LARI, JAUH, TINGGI' saat terjadi gempa besar di pesisir,” tegas Sandi Noor.
Ia juga mendorong penguatan sistem peringatan dini gempa dan cuaca dengan memastikan fungsi alat sensor seismik, disertai latihan simulasi evakuasi, baik untuk gempa dan tsunami maupun bencana akibat cuaca ekstrem. Menurutnya, langkah tersebut penting agar masyarakat terlatih menghadapi berbagai skenario kontinjensi.
Selain mitigasi teknis, Sandi menyoroti perlunya penegakan aturan tata ruang. Pemerintah diminta konsisten menerapkan moratorium pembangunan di zona sempadan pantai dan wilayah rawan longsor.
“Kesiapsiagaan adalah bentuk nyata dari kepedulian kita kepada diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Mari kita jadikan informasi dari BMKG ini sebagai momentum untuk memperkuat ketangguhan bangsa. Pemerintah harus memimpin, DPR akan mengawal anggaran dan kebijakan, tetapi ujung tombaknya ada pada kesadaran setiap warga masyarakat. Mencegah korban jiwa adalah prioritas utama. Kesigapan kita hari ini akan menentukan keselamatan kita esok hari,” pungkas Sandi Fitrian Noor.
Editor: Redaktur TVRINews
