Menkeu Buka Peluang Bebaskan Pajak Pakaian Reject untuk Korban Bencana

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang membebaskan pajak bagi perusahaan pakaian yang menyalurkan produk reject untuk dikirim ke lokasi bencana. Kebijakan itu dinilai memungkinkan karena barang yang disalurkan bukan ilegal.

Menkeu menjelaskan pakaian reject tersebut berasal dari pabrik di kawasan berikat yang akan diekspor ke luar negeri. Namun, pakaian itu tidak lolos standar lantaran terdapat cacat produksi.

“Soal pakaian reject yang buat bencana, kan itu bukan dari Balpres, tapi dari pabrik di kawasan berikat. Itu mau dikirim ke luar negeri tapi ada cacat. Kita lihatlah. Kan itu bukan barang ilegal, harusnya ada,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Desember 2025.

Purbaya menilai pembebasan pajak tersebut sangat dimungkinkan. Terutama, menyangkut penanganan bencana.

“Bisalah, gampang itu. Kan ada bencana, ada pengecualian,” kata Purbaya.
  Baca Juga:  Kemenkeu Relaksasi Penyaluran Dana bagi Daerah Terdampak Bencana
Purbaya mengungkapkan usulan pemanfaatan pakaian reject untuk korban bencana sudah disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Namun, dia belum menerima secara resmi usulan tersebut.

“Pak Mendagri yang usulin. Sejauh ini belum sampai ke saya sih,” ujar Purbaya.

Saat ditanya apakah kebijakan pembebasan pajak akan berlaku untuk seluruh perusahaan atau hanya perusahaan tertentu, Menkeu mengatakan pihaknya masih akan melihat secara menyeluruh.

“Kan yang disebutkan baru dua perusahaan. Saya tidak tahu totalnya berapa. Nanti kita lihat seperti apa,” jelas Purbaya.