Internet Mahal di Wilayah Timur, APJII Targetkan Pemerataan Jadi Prioritas 2026

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menargetkan pemerataan akses internet nasional sebagai prioritas utama pada 2026, seiring masih tingginya disparitas harga dan kualitas layanan, khususnya di wilayah timur Indonesia seperti Maluku dan Papua.

Ketua Bidang Sistem Informasi dan Pengembangan SDM Anggota APJII, Danang Wijayanto, mengatakan biaya internet di wilayah timur masih jauh lebih mahal dibandingkan Pulau Jawa.

Ia mencontohkan, di Jakarta dan sejumlah wilayah di Jawa, tarif internet rumah tangga berkisar Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per bulan. Sedangkan di Maluku dan Papua biayanya bisa hampir dua kali lipat untuk kualitas layanan yang setara.

“Nah, praktis 2026 yang kita fokuskan adalah internet yang lebih terjangkau. Teman-teman sekalian, mungkin kalau di sekitar sini, di Jawa, apalagi di Jakarta, internet di rumah saya sendiri mungkin di angka Rp 200 – 300 ribu. Tapi di Maluku dan Papua itu harganya hampir dua kali lipat untuk dapat internet yang lebih bagus,” ujar Danang dalam acara Temu Nasional Pegiat Literasi Digital di Jakarta Selatan, Selasa (16/12).

Menurutnya, ketimpangan tersebut disebabkan oleh disparitas infrastruktur, terutama perbedaan jangkauan backbone jaringan internet. Adapun, backbone internet merupakan jaringan utama berkapasitas besar yang menjadi jalur penghubung antarwilayah dalam sistem internet.

Ketersediaan backbone yang merata sangat menentukan kecepatan, stabilitas, dan biaya layanan internet. Di wilayah dengan jangkauan backbone yang terbatas atau jaraknya jauh, seperti di sebagian kawasan timur Indonesia, biaya pembangunan dan operasional jaringan menjadi lebih tinggi, sehingga berdampak pada mahalnya harga internet dan kualitas layanan yang belum optimal.

Untuk itu, ia mengatakan APJII dengan lebih dari 1.400 anggota mendorong pemerataan akses internet yang setara agar seluruh masyarakat, pelaku digital, hingga pelaku UMKM dapat menikmati layanan internet berkualitas dengan harga terjangkau.

“Karena adanya disparitas jangkauan backbone dan sebagainya, maka kami dari APJII mendorong pemerataan internet yang setara agar seluruh masyarakat dan pelaku UMKM bisa sama-sama menikmati internet yang berkualitas dan terjangkau,” katanya.

Pemerataan internet ini disebutnya bisa diwujudkan melalui kerja sama antar pemangku kepentingan. Kolaborasi dinilai perlu melibatkan komunitas daerah, pemerintah pusat, serta pelaku industri untuk mempercepat pemerataan akses digital di seluruh wilayah Indonesia.

Danang menambahkan, tantangan internet nasional tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga kebiasaan pengguna dalam memanfaatkan layanan digital. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang tanpa sadar mengekspos data pribadi di berbagai platform digital, yang kemudian berujung pada kasus penipuan dan gangguan keamanan siber.

“Kadang-kadang pengguna ketika kena penipuan atau masalah cyber security langsung menyalahkan providernya. Padahal belum tentu. Karena kami di provider dan infrastruktur sudah menyiapkan dan mendesain yang utama, yaitu keamanan dari internet itu sendiri,” ujarnya.

Ia menegaskan, peningkatan literasi digital menjadi kunci untuk memperkuat keamanan internet nasional. Pengguna diimbau lebih waspada terhadap berbagai modus kejahatan digital, seperti phishing, tautan palsu, hoaks, hingga penipuan berbasis OTP yang memanfaatkan fake BTS.

Di sisi lain, APJII mencatat penetrasi internet nasional pada 2025 mencapai 80,66% dari total 229 juta penduduk Indonesia. Namun, penetrasi tersebut masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara Maluku dan Papua berada di angka sekitar 69%.