Pantau - Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan ragu memecat pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas untuk rakyat dan tidak setia mengabdi kepada negara.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan percepatan pembangunan Papua yang digelar bersama para kepala daerah dan pejabat tinggi negara.
Menurut Prabowo, pemerintahannya berkomitmen menegakkan hukum dan mengusut semua bentuk penyelewengan tanpa pandang bulu.
"Kita tidak akan ragu-ragu copot, memecat pejabat yang tidak mampu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana asal-usul, suku mana, agama mana, ras mana. Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat kita persilakan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat," ungkapnya.
Komitmen Tegakkan Hukum dan Amankan Kekayaan NegaraPrabowo menegaskan bahwa peringatan tersebut bukan ditujukan untuk melemahkan semangat para pejabat, melainkan justru untuk membangkitkan semangat dalam menegakkan hukum.
Ia menyoroti bahwa tindakan korupsi, penyelewengan kekuasaan, dan pencurian kekayaan negara berdampak buruk pada kehidupan rakyat.
Presiden menegaskan, pemerintah akan bekerja keras untuk mengamankan semua aset dan sumber daya negara agar digunakan sepenuhnya demi kesejahteraan masyarakat.
"Kita mencari aset-aset, kita meneliti peraturan-peraturan, dan kita tidak segan-segan untuk melakukan apa yang diperlukan sehingga semua kekayaan negara bisa kita amankan dan kita gunakan untuk kepentingan rakyat kita," ia mengungkapkan.
Dihadiri Para Kepala Daerah dan Menteri Kabinet Merah PutihPengarahan percepatan pembangunan Papua tersebut dihadiri oleh 40 bupati dan wali kota, enam gubernur, serta 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Presiden Prabowo memimpin acara ini bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih.
Pejabat yang hadir antara lain Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
