Komisi V DPR Minta Pemerintah Tak Tolak Bantuan dari Luar Negeri

Jakarta -

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah tak menolak bantuan asing untuk wilayah terdampak bencana. Lasarus menilai bantuan asing dapat mempercepat pemulihan warga terdampak.

"Kalau ada negara yang berniat baik dan bisa mempercepat pemulihan keadaan warga yang terdampak kenapa kita tolak," kata Lasarus kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).

Politikus PDIP ini menilai pemerintah kurang cepat dalam menangani bencana di Utara Sumatera. Dia lantas menyinggung Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) yang sempat menangis saat ditanya mengenai status bencana di Aceh.

"Jujur kami menilai kita rada terlambat dalam penanganan bencana ini. Kasihan rakyat. Kita semua masih ingat Gubernur Aceh sampai menangis ketika ditanya terkait kenapa status bencana tidak ditetapkan sebagai bencana nasional," ujarnya.

Dia meminta pemerintah tak malu menerima bantuan dari negara lain. Terlebih, Lasarus mencatat jumlah pengungsi hampir mencapai satu juta orang dan korban meninggal sangat banyak.

"Buat kebaikan bagi rakyat yang dalam kesusahan kenapa kita harus malu? Karena waktu tidak akan pernah berbohong secepat apa kita mampu mengani bencana yang begitu dahsyat, dengan sebaran wilayah terdampak yang sangat luas dan masif," ungkapnya.

"Korban meninggal sangat banyak, pengungsi yang hampir mencapai satu juta orang, korban hilang yang ratusan belum ditemukan, ini jelas tidak mudah," sambung dia.

Meski begitu, Lasarus mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah. Namun, Lasarus menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan rakyat.

"Namun demikian keyakinan pemerintah bisa menangani patut kita apresiasi, tapi ingat semakin lama keadaan semakin tidak baik-baik saja," tuturnya.

Prabowo Sebut RI Mampu Tangani Bencana

Presiden Prabowo Subianto mengatakan dihubungi sejumlah kepala negara sahabat untuk tawaran bantuan bencana banjir-longsor di Sumatera. Prabowo mengapresiasi bantuan tersebut, tapi dia menegaskan Indonesia mampu menangani bencana di Sumatera.

Prabowo awalnya mengapresiasi inisiatif menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Staf TNI menangani bencana banjir-longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Prabowo kemudian mengungkapkan ada tawaran bantuan dari kepala negara sahabat.

"Sehingga, saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang 'Terima kasih concern Anda, kami mampu'. Indonesia mampu mengatasi ini," kata Prabowo saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).

Prabowo kemudian menyinggung soal adanya desakan status bencana nasional di tiga provinsi tersebut. Prabowo menegaskan kondisi di lokasi dapat diatasi oleh pemerintah.

Aceh Surati 2 Lembaga PBB

Pemerintah Aceh resmi melayangkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Surat itu terkait permintaan bantuan untuk penanganan bencana paska banjir dan longsor yang terjadi di Aceh.

"Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA dilansir detikSumut, Senin (15/12)

Muhammad mengatakan saat ini juga telah ada 77 lembaga beserta 1.960 relawan yang telah membantu penanganan bencana di Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional serta keterlibatan relawan dam lembaga diperkirakan akan terus bertambah.

(amw/jbr)