Sentilan ”Wisata Bencana” dan Warganet yang Makin Kritis

Istilah ”wisata bencana” tiba-tiba muncul dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Di tengah arahan kepada jajaran Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan supaya para tokoh dan pejabat tak malah berwisata bencana dan sekadar foto-foto.

”Mohon sebaliknya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang, yang punya tugas dan portofolio ke situ,” tutur Presiden.

Teguran ini seakan mengingatkan pada beberapa unggahan para pejabat dan politisi di daerah bencana. Ada yang meninjau lokasi bencana sembari mengenakan rompi yang selintas seperti rompi antipeluru. Setelah menuai kritik, diklarifikasi bahwa rompi tersebut adalah rompi taktikal yang biasa digunakan dalam kegiatan lapangan.

Adapula pejabat yang memanggul beras sembari menuju rumah korban bencana, tetapi tak ada lagi yang membawa bantuan di sekelilingnya.

Pejabat tidak perlu pencitraan, kalau secara sistem, penanganan bencana sudah terkonsolidasi, tersinergi, dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Ketika hal itu terjadi, malah masyarakat akan menyampaikan dan mempromosikan hasil kerja si pejabat dan politisi itu. Secara sukarela!

Selain itu, sudah bukan rahasia, saat ke lokasi bencana, banyak personel tim dokumentasi dan humas ikut serta. Foto-foto terbaik di wilayah penuh derita tak lupa diunggah di media sosial.

Respons warganet pun beragam. Namun, tanggapan negatif nan pedas cukup mendominasi.

”Waduhh, awal mula rusak siapa menterinya, ya...,” tulis akun @firmancahk.

Ada pula yang menyindir unggahan itu sebagai sandiwara. ”Uwak ini lagi syuting. Biar dibilang pro, padahal dia salah satu dalangnya,” komentar akun @muhammadsyahrial77.

Adapula akun @ryanfadh yang menuliskan, ”drama Indosiar minder liat ginian.” Adapula yang mengkritik pencitraan di media sosial seperti @ridwanfatahridwan yang menulis, ”Ga penting pencitraan kayak begini, yang penting balikin hutannya semuanya kayak dulu lagi.”

Peneliti di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai informasi alternatif saat ini semakin banyak. Konten aksi filantropis yang diunggah masyarakat sipil dan pemengaruh (influencer) yang bahkan terjun langsung ke lokasi bencana membantu masyarakat memahami situasi bencana sesungguhnya.

Masyarakat pun tak lagi hanya mengandalkan informasi satu sumber dari pemerintah. ”Dengan demikian, berbagai model pencitraan pejabat itu bisa terbaca antara mana yang tulus maupun benar beraksi di lapangan. Misalnya saja dari sepatu yang berlumpur atau rompi relawan bencana,” tutur Wasisto, Selasa (16/12/2025) saat dihubungi dari Jakarta.

Respons warganet (netizen) pun bervariasi. Ada yang suka, netral, atau tidak suka. Namun, kata Wasisto, yang pasti respons itu berkelindan dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh para pejabat tersebut dengan penanganan bencana.

Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta Natalia Widiasari menilai, unggahan para pejabat dan politisi itu bisa saja menuai respons positif sepanjang ditindaklanjuti dengan aksi-aksi yang betul-betul dirasakan masyarakat. Misalnya, setelah pejabat hadir, ada percepatan penyaluran bantuan logistik ke desa-desa terdampak bencana.

Konten-konten yang informatif, bukan sekadar narsistik, menurut Natalia, semestinya diutamakan dalam media sosial para pejabat dan politisi. Informasi mengenai pembaruan data (update) wilayah terdampak, korban jiwa dan harta, pun penting.

Demikian pula informasi terkini mengenai bantuan dan personel yang sudah turun, pihak yang bekerja sama untuk menanggulangi bencana di wilayah, kesulitan menembus wilayah, ragam langkah mengatasinya, lokasi posko pengungsian, kekurangan di setiap posko, serta status kedaruratan di setiap wilayah.

Menurut Natalia, hal-hal seperti itu akan bermanfaat bagi masyarakat yang tergerak untuk membantu. Namun, ini semua memerlukan jiwa besar para pejabat untuk mengakui apa saja yang terjadi di lokasi, penyebab, sekaligus kesulitan yang dihadapi saat ini.

”Transparansi akan hal-hal yang terjadi di lokasi, tanpa melempar tanggung jawab, mengakui bila ada kesalahan dalam pengaturan daerah aliran sungai atau pembukaan lahan, akan lebih dihargai oleh warga,” tutur Natalia.

Sebaliknya, ketertutupan ditambah sindiran pada usaha bantuan mandiri masyarakat makin menguatkan respons negatif masyarakat. Di era keterbukaan informasi, masyarakat pasti mendapatkan informasi bila masih ada wilayah yang tidak tertangani sampai minggu ketiga pascabencana. Penanganan bencana rapi yang disulap hanya saat pejabat hadir pun tak akan lepas dari mata masyarakat.

Wasisto menambahkan, konten-konten yang ditonjolkan di media sosial para politisi dan pejabat dalam konteks bencana di Sumatera bagian utara saat ini semestinya terkait aksi dan kebijakan yang pro terhadap penanganan bencana.

Bahkan, lanjutnya, pejabat tidak perlu pencitraan, kalau secara sistem, penanganan bencana sudah terkonsolidasi, tersinergi, dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Ketika hal itu terjadi, malah masyarakat akan menyampaikan dan mempromosikan hasil kerja si pejabat dan politisi itu. Secara sukarela!