Bisnis.com, DENPASAR — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeklaim kemiskinan di pedesaan menurun imbas dari program gerakan Desa Berdaya.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menjelaskan Desa Berdaya bukan sekadar program pemerintah, melainkan sebuah gerakan bersama untuk menurunkan kemiskinan melalui pembangunan yang berangkat dari desa dan berbasis data.
Dalam sambutannya, Iqbal mengungkapkan bahwa NTB menunjukkan tren positif penurunan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan NTB turun dari 11,91% pada kuartal I 2025 menjadi 11,78% pada kuartal II 2025.
"Ini menunjukkan ada pergerakan. Menariknya, kemiskinan di pedesaan mengalami penurunan, sementara di perkotaan justru meningkat. Ini menandakan bahwa program-program berbasis desa mulai memberikan dampak nyata," kata Iqbal dari siaran pers, Rabu (17/12/2025).
Penurunan kemiskinan di desa tidak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah, seperti penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) hasil pertanian yang lebih tinggi, optimalisasi lahan pertanian di NTB seluas lebih dari 10.700 hektare, serta perbaikan distribusi pupuk bersubsidi.
Dampaknya, biaya produksi petani menurun, pendapatan meningkat, dan Nilai Tukar Petani (NTP) NTB naik dari 126,23 menjadi 128.
Baca Juga
- DJP Bakal Tingkatkan Penerimaan Pajak dari Sektor Unggulan NTB
- Jelang Nataru, TPID NTB Intervensi Harga Komoditas
- Realisasi Anggaran MBG di NTB Capai Rp1,2 Triliun per November 2025
Iqbal menilai saat ini merupakan momentum terbaik untuk membangun dari desa. Dukungan pembangunan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk alokasi anggaran desa oleh pemerintah kabupaten/kota, membentuk ekosistem yang kuat bagi percepatan pembangunan desa.
"Ini bukan program milik provinsi. Provinsi hanya berperan sebagai orkestrator. Desa Berdaya adalah milik kita bersama: pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa, dunia usaha, NGO, akademisi dan seluruh elemen masyarakat," ujar Iqbal.
Inti Desa Berdaya adalah pengentasan kemiskinan berbasis data. Oleh karena itu, data BPS dijadikan pintu masuk yang kemudian diverifikasi dan divalidasi secara faktual di lapangan oleh para pendamping desa.
Targetnya, kemiskinan ekstrem di NTB yang masih berada di kisaran 2% dapat dihapuskan paling lambat pada 2029.
Sementara itu, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menyampaikan rasa bahagia dan bangga karena Lombok Barat dipercaya menjadi lokasi peluncuran Program Desa Berdaya.
Menurutnya, program ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang telah mengalokasikan Rp1 miliar per desa untuk penguatan pembangunan desa.
"Desa Berdaya akan kami sinergikan dengan seluruh program kabupaten. Fokus utama kami adalah mengentaskan kemiskinan melalui pembenahan data dan intervensi yang tepat sasaran," ujar Zaini.
Dirinya juga menegaskan bahwa keberhasilan Desa Berdaya sangat bergantung pada kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta keterlibatan aktif seluruh elemen desa.
