Jakarta, CNBC Indonesia - Wacana aksi unjuk rasa buruh terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) mendapat respons dari kalangan pengusaha. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengingatkan agar pembahasan upah tidak didorong oleh tekanan jalanan, melainkan berpijak pada kondisi riil perekonomian. Penting untuk keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha.
"Saya sih melihat begini ya, kenaikan UMP ini jangan sampai karena aksi demo gitu loh. Tapi kita harus sama-sama melihat realitas yang ada. Yang jelas bahwa pengusaha saya yakinlah pengusaha itu punya komitmen untuk bagaimana karyawannya itu sejahtera dari tahun ke tahun gitu ya," kata Sarman kepada CNBC Indonesia, Rabu (17/12/2025).
Pengusaha menilai penentuan upah tidak bisa dilepaskan dari banyak faktor yang saling berkaitan. Kondisi ekonomi global hingga nasional masih penuh tantangan dan berdampak langsung pada aktivitas usaha di dalam negeri. Tekanan daya beli dan tren pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi sinyal yang menurut pengusaha tidak bisa diabaikan.
"Tapi semuanya kan kembali kepada kemampuan dunia usaha, bagaimana tingkat produktivitasnya, bagaimana juga kondisi ekonomi global yang berpengaruh ekonomi nasional, kemudian juga bagaimana daya beli masyarakat kita saat ini. Nah, ini harus dilihat gitu loh karena ya kita lihatlah bagaimana maraknya juga angka-angka PHK sebagai tanda memang daya beli masyarakat kita juga masih belum pulih," sebut Sarman.
Pengusaha mengingatkan, isu pengupahan bukan semata urusan pekerja. Keputusan upah berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup perusahaan yang menanggung seluruh biaya operasional. Karena itu, kemampuan membayar upah dinilai paling dipahami oleh pelaku usaha itu sendiri.
"Jadi realitas ini yang harus dilihat oleh kita semuanya. Jadi artinya bahwa kita bicara masalah pengupahan jangan serta merta bahwa ini hanya urusan daripada pekerja atau buruh gitu loh. Tapi bahwa bicara masalah upah itu adalah merupakan kehidupan pengusaha gitu, yang tahu kemampuan pengusaha itu kan pengusaha sendiri," ujar Sarman.
Selain itu ada risiko lanjutan jika kenaikan upah ditetapkan terlalu tinggi dan tidak sejalan dengan kondisi usaha. Dalam situasi seperti itu, perusahaan bisa terdorong mengambil langkah-langkah efisiensi yang justru berdampak pada tenaga kerja. Hal ini dinilai sebagai skenario yang ingin dihindari bersama.
"Jadi jangan sampai misalnya dinaikkan tapi itu jauh daripada kemampuan dunia usaha. Kalau itu terjadi yang kita khawatirkan apa? Yang kita khawatirkan pengusaha itu melakukan rasionalisasi. Rasionalisasi itu apa? Bisa pengurangan karyawan, bisa PHK, bisa juga melakukan katakanlah bekerja separuh waktu misalnya," ujarnya.
Di tengah dinamika ini, pengusaha berharap dialog tetap menjadi jalur utama penyelesaian. Mereka mengajak serikat pekerja melihat kondisi masing-masing perusahaan secara objektif. Dengan begitu, keputusan pengupahan diharapkan tidak menimbulkan dampak lanjutan yang merugikan semua pihak.
"Nah, ini kan hal-hal yang kita hindari dalam situasi ini. Sehingga saya sangat berharap kepada teman-teman kita serikat buruh, ya ayolah kita harus sama-sama melihat realitas di lapangan bagaimana kondisi ekonomi kita dan juga bisa melihat masing-masing perusahaan gitu loh. Kan mereka juga bekerja di perusahaan masing-masing, bisa melihat juga faktanya bagaimana kondisi ekonomi dan situasi di masing-masing perusahaan," sebut Sarman.
Adapun gelombang penolakan buruh terhadap kebijakan pengupahan pemerintah kembali menguat. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Jawa Barat Roy Jinto Ferianto memastikan aksi unjuk rasa akan digelar serentak di berbagai daerah sebelum berujung ke Istana Kepresidenan pekan depan.
"Kita minggu depan turun aksi. Hari ini katanya PPnya (Peraturan Pemerintah) keluar sesuai dengan rilis, aksi akan dimulai di kabupaten/kota masing-masing dan provinsi, setelah itu ke istana," kata Roy yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) kepada CNBC Indonesia, Rabu (17/12/2025).
Selain itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengaku mendapatkan informasi akan ada puluhan ribu buruh dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang akan demonstrasi di depan Istana Negara pada Jumat (19/12/2025) mendatang.
"Kami dapat informasi, hari Jumat nanti, akan ada aksi demo buruh dari Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat di depan Istana Negara, terkait penolakan UMP 2026 yang dasarnya dari peraturan pemerintah terkait pengupahan," kata Said Iqbal saat konferensi pers, Selasa (16/12/2025).
(dce)
