FAJAR.CO.ID, ACEH — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem mengaku tidak mengetahui adanya surat yang dikirim ke dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF untuk membantu penanganan pascabencana Aceh.
Mualem menyebut surat tersebut dibuat oleh suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bukan pemerintah provinsi Aceh.
“Saya tidak mengerti, karena bukan kita yang buat. LSM yang buat,” ujarnya kepada wartawan di Banda Aceh, Selasa (16/12/2025).
Saat ditanya bahwa surat itu permintaan resmi Pemerintah Aceh, Mualem tetap mengelak.
“Itu di luar kewenangan kita, saya tidak tahu,” tegas dia.
Mualem menjelaskan surat tersebut bukan ke PBB tapi ke LSM yang ada di Aceh.
Sebelumnya Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa Pemprov Aceh memang menyurati Unicef dan UNDP karena kedua lembaga tersebut masih memiliki program di Aceh.
“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Muhammad MTA.
Pemerintah Aceh menilai dukungan lembaga PBB sangat dibutuhkan, terutama dalam fase pemulihan yang membutuhkan perencanaan matang dan berkelanjutan.
“Benar (sudah menyurati). Mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan kami rasa sangat dibutuhkan,” katanya.
Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh berdampak sangat luas. Sebanyak 18 kabupaten dan kota mengalami kerusakan infrastruktur dengan skala cukup besar.
Selain menelan ratusan korban jiwa, sejumlah warga juga masih dinyatakan hilang hingga memasuki pekan ketiga penanganan. (Wahyuni/fajar)
