jpnn.com, TANGERANG - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menggelar kegiatan Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Sitaskin) sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam percepatan penurunan angka kemiskinan.
“Kegiatan ini dirancang untuk memastikan upaya pengentasan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergerak dalam satu orkestrasi kebijakan nasional,” ujar Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule, Senin (15/12).
BACA JUGA: BP Taskin Perkuat Program Makan Bergizi Gratis Melalui Pendekatan Berbasis Data Kemiskinan dan Daerah 3T
Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 yang memberikan mandat kepada BP Taskin untuk melakukan penyelarasan kebijakan, sinkronisasi program, serta koordinasi lintas sektor agar intervensi pengentasan kemiskinan berjalan terintegrasi dari pusat hingga daerah.
Dengan mengusung pesan “Dari Sinergi Lahir Solusi”, Sitaskin bertujuan meningkatkan efektivitas kerja bersama lintas sektor, memperluas akses masyarakat miskin terhadap bantuan pangan, benih, kesehatan, serta dukungan sosial ekonomi.
BACA JUGA: BP Taskin Perkuat Kolaborasi Nasional untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian masyarakat melalui kegiatan produktif dan pengembangan usaha mikro.
“Sinergi ini bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk kerja nyata untuk mempercepat hadirnya solusi di tingkat masyarakat,” kata Iwan.
BACA JUGA: BP Taskin Terima Delegasi UN-SDSN BP, Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan
Dalam pelaksanaannya, BP Taskin mengoordinasikan kolaborasi berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian UMKM, Kementerian Kesehatan, Kemendukbangga/BKKBN, Kementerian Pertahanan, Kementerian ESDM, Kementerian Koperasi, Lembaga Administrasi Negara, BAZNAS, Perum Perhutani, serta Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional.
“Kami memastikan setiap kementerian dan lembaga hadir dengan program yang saling melengkapi, bukan tumpang tindih,” ujar Iwan.
Berbagai program disalurkan dalam kegiatan ini, antara lain reaktivasi PBI nonaktif, pendampingan perencanaan pengentasan kemiskinan, Program Pekarangan Pangan Bergizi, bantuan unggas ayam telur dan benih tanaman pangan, bantuan benih ikan, KIP Kuliah, KIP Madrasah, Prisma Umat, sinergi program pemberdayaan sosial ekonomi dan vokasi-pemagangan, kurasi data KPM graduasi untuk penentuan program pemberdayaan, cek kesehatan gratis, bantuan sanitasi, TNI Manunggal Masuk Desa, Akademi Pengentasan Kemiskinan, santunan lansia tunggal, bantuan tablet untuk sekolah, serta kacamata pintar bagi tunanetra.
“Program-program ini dirancang agar intervensi ekonomi dan layanan dasar benar-benar menjangkau masyarakat miskin dan rentan miskin secara langsung,” kata Iwan.
Ia menegaskan, mandat BP Taskin adalah memastikan seluruh intervensi pemerintah menuju satu sasaran yang konsisten.
“Pendekatan ini penting agar kebijakan pengentasan kemiskinan tidak berjalan parsial, tetapi terintegrasi dari pusat hingga daerah,” ujarnya.
Kegiatan Sitaskin di Kabupaten Tangerang turut dihadiri Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid serta perwakilan Pemerintah Provinsi Banten, Asisten Daerah I Komarudin.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Kepala BP Taskin bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan secara simbolis melepas 10.000 benih ikan nila dan 5.000 benih ikan mas sebagai bentuk konkret sinergi lintas sektor.
“Intervensi produktif seperti ini menjadi bagian penting dari strategi pengentasan kemiskinan berbasis ekonomi rakyat,” ujar Iwan.
Menurutnya, percepatan penanganan wilayah miskin dan rentan membutuhkan kerja yang terukur dan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami memastikan setiap intervensi pemerintah benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan dan memberikan dampak nyata. Ini bagian dari amanah Perpres Nomor 163 Tahun 2024 yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Lebih lanjut, Iwan menyampaikan bahwa kegiatan Sitaskin juga merupakan bagian dari komitmen nasional untuk menurunkan angka kemiskinan sesuai agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan dari 8,47 persen pada 2025 menjadi 4,5 persen pada 2029. Target ini hanya bisa dicapai jika sinergi lintas kementerian dan lembaga berjalan konsisten,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan program pangan, ekonomi, dan layanan dasar menjadi fondasi utama dalam mencapai target tersebut.
“Dengan pendekatan kolaboratif, terarah, dan berbasis data, kami optimistis percepatan pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi makmur bersama Presiden Prabowo,” pungkas Iwan. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
