Jakarta: Pergantian posisi menteri keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa pada awal September 2025 sempat mengagetkan publik. Kala itu, Purbaya masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Di awal masa jabatannya, Purbaya langsung menuai sorotan lantaran gaya bicaranya yang ceplas-ceplos. Bahkan ia sempat meminta maaf karena pernyataannya saat menanggapi demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi sorotan ke publik.
"Jadi, kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Ke depan akan lebih baik lagi," ucap Purbaya usai acara serah terima jabatan menkeu di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 9 September 2025.
Meski begitu, Purbaya menjanjikan pertumbuhan ekonomi lebih ekspansif. Ia mengaku optimistis tuntutan tersebut akan mereda seiring tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas lima persen.
"Saya akan ciptakan pertumbuhan ekonomi enam sampai tujuh persen, maka tuntutan itu akan hilang dengan sendirinya. Mereka akan lebih sibuk bekerja dan menikmati hasilnya daripada berdemo," tegas dia. Siapa Purbaya? Purbaya Yudhi Sadewa adalah seorang ekonom yang menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Purbaya juga pernah menduduki posisi Deputi Bidang Koordinasi Kelautan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.
Purbaya juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi di kementerian yang saat itu dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan hingga Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Lulusan Sarjana Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB) serta Master of Science (MSc) dan gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Amerika Serikat, ini dipercaya untuk mengisi kursi yang ditinggalkan Sri Mulyani pasca menjabat 14 tahun sebagai Menteri Keuangan di tiga periode kepresidenan yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo, dan Prabowo Subianto.
Baca Juga :
Guyur Insentif di Akhir Tahun, Purbaya Pede Ekonomi Bakal Terdongkrak(Ilustrasi. Foto: Dok MI) Gebrakan awal guyur dana segar ke Himbara Salah satu gebrakan awal Purbaya yang menjadi sorotan adalah memindahkan dana pemerintah yang selama ini ada di Bank Indonesia (BI) ke perbankan, melalui Himbara. Ia menjelaskan, langkah ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
"Yang saya lakukan cuma pindahin uang Rp200 triliun dari BI (Bank Indonesia) ke perbankan. Udah, titik," jelas Menkeu Purbaya, dalam forum bertajuk 1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.
Ia mengeklaim kebijakannya itu telah mendukung likuiditas perekonomian, tercermin dari pertumbuhan uang primer (M0) sebesar 13,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dan uang beredar dalam arti luas (M2) sebesar 8 persen (yoy) per September 2025.
Selain guyuran dana ke sistem perbankan, pemerintah juga memberikan berbagai stimulus demi mendorong perekonomian. Purbaya Yudhi Sadewa meyakini kucuran stimulus dari pemerintah bakal mendukung pertumbuhan ekonomi pada sisa akhir 2025.
“Taruhan saya adalah kuartal IV pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5,5 persen dengan stimulus,” kata Purbaya. Angkat konsep Sumitronomics Purbaya juga selalu menyampaikan strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis.
"Fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi harus sinergis menggerakkan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh melampaui enam persen dalam waktu tidak terlalu lama," ujar dia dalam Rapat Paripurna DPR RI, dikutip Rabu, 24 September 2025.
"Dengan konsistensi menjaga keselarasan mesin-mesin pertumbuhan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan menuju delapan persen dalam jangka menengah," lanjut Purbaya.
Untuk mewujudkan pilar pertumbuhan, APBN diarahkan sebagai katalis bagi sektor swasta, didukung oleh penguatan peran Danantara dalam investasi bernilai tambah tinggi, penempatan kas Rp200 triliun di Himbara untuk mendorong kredit, serta reformasi perizinan berusaha melalui PP Nomor 28 Tahun 2025.
APBN 2026 juga difokuskan pada delapan agenda prioritas, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa-koperasi-UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
Untuk mendukung agenda tersebut, dialokasikan anggaran besar di antaranya Rp164,7 triliun untuk ketahanan pangan, Rp402,4 triliun untuk energi, Rp335 triliun untuk MBG, Rp769,1 triliun untuk pendidikan, Rp244 triliun untuk kesehatan, serta Rp508,2 triliun untuk perlindungan sosial.
Secara keseluruhan, belanja negara pada APBN 2026 ditetapkan Rp3.842,7 triliun, pendapatan negara diperkirakan mencapai sebesar Rp3.153,6 triliun, dan defisit 2,68 persen dari PDB. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen, inflasi akan dikendalikan di level 2,5 persen, suku bunga SBN dijaga di sekitar 6,9 persen, dan nilai tukar berada di sekitar Rp16.500 per USD.
"APBN 2026 akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian, demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur," tutup Purbaya.
