Ketemu Dubes Khalid, Wamen Christina Bahas Penempatan Pekerja Migran Ke Kuwait

JAKARTA, DISWAY.ID -- Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani, membahas kerja sama dan optimalisasi penempatan pekerja migran Indonesia dengan Duta Besar Kuwait untuk Indonesia, Khalid Jassim Al Yassin.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) itu, Wamen Christina dan Dubes Khalid membahas penempatan pekerja migran di Kuwait. 

BACA JUGA:Peduli Bencana Sumatera, BRI Salurkan Bantuan di Lebih Dari 40 Lokasi

BACA JUGA:Public Expose 2025: Bank Neo Commerce Perkuat Fondasi Pertumbuhan

"Ini menjadi momentum yang baik untuk membahas optimalisasi peluang penempatan pekerja migran di Kuwait," ujar Christina, Rabu, 17 Desember 2025.

Dalam pertemuan tersebut, mereka juga membahas kondisi ketenagakerjaan di Kuwait yang saat ini banyak bergantung pada pekerja migran asing. 

Sementara jumlah pekerja migran Indonesia di Kuwait masih relatif kecil dibandingkan negara lain.

Adapun jumlah pekerja migran Indonesia di Kuwait masih di bawah 6 ribu orang. Sedangkan India telah mencapai 1 juta orang dan Filipina sekitar 250 ribu orang. 

"Ini menunjukkan masih terbukanya ruang bagi peningkatan penempatan pekerja migran kita di Kuwait," jelas politisi Partai Golkar itu.

BACA JUGA:BBPOM di Jakarta Bersinergi Periksa Keamanan Pangan Jelang Nataru di Jakarta Timur

Christina mengungkapkan, Pemerintah Kuwait juga menyampaikan adanya legislasi baru yang memberikan cakupan pelindungan lebih baik bagi pekerja migran. 

Hal ini, kata dia, menjadi faktor penting dalam pembahasan penguatan kerja sama penempatan yang aman dan berkelanjutan.

Sektor-sektor yang menjadi perhatian antara lain hospitality, perawat, pertanian modern serta minyak dan gas (migas). 

"Untuk sektor perawat, terbuka kemungkinan menggunakan skema kerja sama pemerintah ke pemerintah atau G to G," ungkap Christina.

Nantinya, berbagai peluang penempatan pekerja migran Indonesia terampil ini akan bekerja sama dengan Public Authority of Manpower (PAM) Kuwait sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mengatur pasar tenaga kerja dan mengawasi urusan ketenagakerjaan di sektor swasta dan perminyakan.