JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengupayakan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi kasus kuota haji agar segera selesai. KPK menargetkan perhitungan tersebut dapat rampung pada tahun 2025 ini.
"Sedang diupayakan. Jadi, kawan-kawan penyidik juga secepatnya memproses setiap keterangan yang sudah diperoleh, baik keterangan dari para saksi yang dipanggil dan dimintai keterangan," kata Juru Bicara KPK, Budi kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).
Budi menerangkan, KPK telah meminta keterangan dari sejumlah saksi dalam perkara rasuah tersebut. Menurutnya, pihak-pihak yang diperiksa meliputi pejabat negara di lingkungan Kementerian Agama hingga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
"Sehingga, untuk efektivitas pemeriksaan terhadap biro travel ini, penyidik kemudian turun ke lokasi-lokasi yang memiliki kantong PIHK besar, misalnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan, serta wilayah Sulawesi," tambah Budi.
