FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keengganan pemerintah Indonesia untuk menetapkan bencana yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menuai polemik tersendiri di tengah masyarakat.
Padahal, bagi sebagian masyarakat, penetapan status bencana nasional terhadap tiga wilayah tersebut, akan membuka ruang bagi pihak asing untuk bisa leluasa memberikan bantuan kepada korban bencana.
Sayangnya, meski sejumlah pihak sudah menyuarakan agar bencana di tiga provinsi tersebut ditetapkan sebagai bencana nasional, pemerintah tetap tidak menetapkannya. Bahkan, pemerintah dengan tegas menyatakan sangguh menangani bencana tersebut.
Merespons hal itu, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid berharap polemik status bencana nasional dari peristiwa banjir dan longsor Sumatera tak menghambat penanganan bagi warga terdampak.
Sebab, kata dia, saat ini masyarakat memerlukan bantuan untuk merehabilitasi berbagai infrastruktur di wilayah terdampak bencana. “Warga segera dibantu, diselesaikan permasalahan dampak daripada bencana alam itu,” kata HNW menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/12).
HNW sendiri telah mengunjungi Aceh pascabencana banjir dan longsor. Hasil pengamatan menandakan warga memang kesulitan merehabilitasi wilayah masing-masing. Misalnya, kata dia, warga sangat kesulitan membersihkan area rumah dari lumpur. Masyarakat perlu alat khusus membereskan pemukiman dari kotoran.
“Saya menyaksikan sendiri betapa memang sangat berat sekali itu dan enggak mungkin warga sebagai individu begitu, ya, warga sipil menyelesaikan masalah lumpur,” ujar HNW.
Toh, kata dia, warga tidak mungkin membuang sembarangan lumpur ketika dibersihkan. Butuh moda transportasi untuk mengirim limbah setelah aksi beres. “Jadi, kasihan betul warga di sana,” lanjut HNW.
Legislator fraksi PKS itu mengajak semua pihak menyelesaikan polemik soal status bencana nasional dari peristiwa banjir dan longsor Sumatera.
Menurutnya, warga saat ini butuh aksi nyata demi merehabilitasi wilayah, semisal membersihkan pemukiman dari lumpur.
“Segera menghadirkan komitmen untuk betul-betul menyelesaikan masalah di sana, supaya kemudian masyarakat kita tenteram dan yakin betul bahwa negara tetap membantu warga kita di sana,” ungkap HNW.
Lebih lanjut, dia menyebut, Indonesia bisa terbuka terhadap bantuan asing yang akan menolong penanganan banjir di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
“Bila ada warga negara atau pihak-pihak dari luar Indonesia ingin membantu, menurut saya tidak perlu ditutup itu,” kata dia.
Legislator fraksi PKS itu menyebutkan masuknya bantuan asing bukan tanda Indonesia lemah dalam penanganan bencana.
“Ketika ada bantuan dari luar juga pasti tidak dalam posisi untuk mengecilkan Indonesia atau melihat Indonesia tidak mampu,” lanjut HNW.
Hanya saja, dia menekankan kehati-hatian dalam mengelola bantuan asing agar tujuan murni untuk kemanusiaan dan penyaluran bisa tepat sasaran.
“Tentu bantuan itu diharapkan untuk terus membantu, bukan untuk justru menghadirkan masalah berikutnya bagi Indonesia,” ujarnya.
HNW semdiri menilai wajar bangsa asing mau membantu Indonesia. Sebab, Jakarta selalu menolong negara lain ketika kesusahan.
“Faktanya Indonesia itu, kan, juga banyak membantu beragam bencana alam luar negeri, ya. Bencana alam di Turki juga membantu, di Sudan juga membantu, di Yaman juga membantu,” kata dia. (fajar)
