JAKARTA, KOMPAS.TV - Pada 9 Desember 2025, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Peraturan Kepolisian No. 10 tahun 2025 Tentang Anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri.
Peraturan itu kemudian diundangkan pada 10 Desember 2025 oleh Kementerian Hukum dan disebutkan bahwa anggota Polri dapat ditugaskan di jabatan di dalam negeri maupun di luar negeri. Setidaknya, terdapat 17 kementerian dan atau lembaga yang dapat diisi anggota kepolisian. Mereka dapat mengisi baik jabatan manajerial maupun jabatan non-manajerial.
Perpol no. 10 pun menuai pro dan kontra. Publik dan aktivis pun ikut mempertanyakan, ada apa di balik keluarnya Perpol ini? Apakah Kapolri sedang memainkan peran untuk menunjukkan eksistensinya di dalam pemerintahan?
Di tengah isu reformasi dan transformasi Polri, mengapa rangkap jabatan anggota kepolisian seakan diberi lampu hijau? Benarkah Perpol ini mengabaikan putusan Mahkamah Konsitutusi?
Jurnalis senior Budiman Tanuredjo membahasnya bersama:
1. Prof. Juanda - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul
2. Yusuf Warsyim - Komisioner Kompolnas
3. M. Isnur - Ketua Umum YLBHI
4. Maruarar Siahaan - Hakim MK 2003-2008
Saksikan dalam Program Satu Meja the Forum episode Di Balik Polemik Perpol Polisi Aktif Duduki Jabatan Publik. Tayang setiap Rabu, pukul 20.30 WIB di KompasTV.
#polisi #jabatan #perpol
Penulis : Elisabeth-Widya-Suharini
Sumber : Kompas TV
- POLISI
- PERPOL
- JABATAN PUBLIK
- MK
