Hi!Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, menerima audiensi KSOP Kelas I Pontianak bersama Pelindo (PT Pelabuhan Indonesia Persero) Regional 2 Pontianak di ruang kerjanya pada Rabu, 17 Desember 2025, guna membahas optimalisasi operasional Pelabuhan Internasional Kijing di Mempawah serta percepatan pembangunan akses jalan tol untuk mengurai kemacetan dan memperlancar arus logistik.
"Prioritas kita jalan tol menuju Pelabuhan Kijing guna mengurai kemacetan di wilayah Pontianak menuju Pelabuhan Kijing di Mempawah," kata Ria Norsan.
Meski mendorong percepatan pemindahan operasional ke Pelabuhan Internasional Kijing, Ria Norsan menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan infrastruktur pendukung, khususnya akses jalan menuju kawasan pelabuhan yang hingga kini dinilai belum memadai.
Ia mengungkapkan, pihak Pemerintah Provinsi Kalbar telah melakukan audiensi dengan Balai Jalan dan meminta agar pelebaran serta kesiapan jalur penghubung menuju Pelabuhan Kijing menjadi perhatian serius sehingga tidak menimbulkan kemacetan seiring meningkatnya aktivitas pelabuhan.
“Pemindahan operasional harus diiringi dengan kesiapan infrastruktur. Saya sudah menyampaikan kepada Balai Jalan agar akses menuju Kijing diperlebar dan dipersiapkan dengan baik, supaya arus logistik tetap lancar dan tidak menimbulkan kemacetan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Pontianak, Capt. Dian Wahdiana, menjelaskan bahwa Pelabuhan Kijing saat ini telah mulai beroperasi, khususnya untuk melayani muatan curah kering seperti bauksit beserta turunannya, serta muatan cair berupa Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya.
“Terminal Kijing sudah berjalan, terutama untuk muatan curah kering seperti bauksit dan muatan cair seperti CPO. Ke depan, pelabuhan ini juga direncanakan untuk melayani bongkar muat pupuk serta beras bersubsidi dari Bulog,” jelas Dian.
Namun, pengoperasian terminal peti kemas di Pelabuhan Kijing masih memerlukan koordinasi lanjutan dengan asosiasi pelayaran dan logistik, seperti INSA, ISSA, serta ALFI/ILFA. Koordinasi ini diperlukan untuk membahas pola distribusi kargo yang selama ini terpusat di Pontianak, termasuk biaya logistik, mobilisasi barang dari dan ke Kijing, serta peluang pemberian insentif agar pelaku usaha tertarik memanfaatkan pelabuhan tersebut secara optimal.
“Perlu ada solusi bersama, termasuk kemungkinan insentif karena mobilisasi kargo dari Kijing ke Pontianak tentu membutuhkan biaya tambahan. Selain itu, kondisi lalu lintas jalan juga berpotensi semakin padat ke depan,” terangnya.
Tak hanya itu, dalam audiensi tersebut, Dian juga membahas terkait tantangan teknis, di mana salah satunya terkait sedimentasi dan kedalaman alur pelayaran.
"Meski kedalaman alur laut saat ini berada pada minus 9 hingga minus 16 LWS, sejumlah perusahaan mengharapkan kedalaman minimal minus 11 LWS agar kapal-kapal besar dapat bersandar dengan aman," ungkapnya.
Dalam hal ini, Dian mengatakan KSOP juga telah berkoordinasi bersama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan Survey Investigation Design (SID) dan studi kelayakan (FS) sebagai dasar perencanaan teknis dan pembiayaan pengerukan.
“Koordinasi dengan Pelindo sudah kami lakukan sesuai kontrak konsesi. Jika kajian selesai, selanjutnya akan kami ajukan perizinannya ke Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Kepelabuhanan,” pungkasnya.
