Jakarta, tvOnenews.com — Komite Percepatan Reformasi Polri bersiap memasuki tahap krusial dalam agenda pembenahan institusi kepolisian.
Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, memastikan pihaknya akan menggelar rapat pleno untuk menentukan arah kebijakan reformasi Polri ke depan, setelah menyerap masukan dari puluhan elemen masyarakat.Rapat pleno tersebut dijadwalkan berlangsung Kamis (17/12/2025), menyusul rangkaian pertemuan Komite dengan sedikitnya 80 elemen masyarakat guna menghimpun kritik dan rekomendasi terkait kinerja serta tata kelola kepolisian.
“Besok, hari Kamis, itu adalah rapat pleno di mana kami sudah mulai memilah-milah dan memilih usul kebijakan reformasi struktural seperti apa, kultural seperti apa saja, yang tepat untuk Polri ke depan, dan juga reformasi instrumental, undang-undang maupun juga perpol,” ujar Jimly di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat.
Jimly menjelaskan, rapat pleno akan menjadi forum penentuan bentuk produk kebijakan yang paling relevan guna merealisasikan reformasi Polri secara menyeluruh, baik dalam bentuk:
-
Undang-undang
-
Peraturan pemerintah
-
Peraturan Kapolri
Hasil kerja Komite Percepatan Reformasi Polri tersebut, lanjut Jimly, akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan komitmen Komite untuk tidak menunda penyampaian rekomendasi, sekaligus menghindari proses diskusi yang berlarut-larut tanpa keputusan konkret.
“Kami usulkan untuk kami laporkan kepada Presiden, agenda reformasi yang menyeluruh tentang Polri di masa depan,” tuturnya.
“Maunya Presiden kan jangan banyak omon-omon, nanti FGD lagi. Jadi, kami merancang rekomendasi ke dalam (internal) dan rekomendasi dalam bentuk UU, dan bila perlu PP (peraturan pemerintah),” lanjut Jimly.
Ia juga menekankan bahwa masukan yang dihimpun Komite tidak hanya berasal dari Jakarta. Tim Komite telah turun langsung ke sejumlah daerah untuk mendengar aspirasi masyarakat secara lebih luas.
“Kami berkunjung ke daerah-daerah ya, sebagai tambahan supaya kami jangan nanti dianggap hanya mendapat masukan dari pusat, dari Jakarta. Jadi, kami sudah keliling, tim ada yang ke Aceh. Terakhir saya juga kebagian ke Balikpapan,” kata Jimly.
Rapat pleno ini menandai fase penentuan arah reformasi Polri, sebelum rekomendasi kebijakan strategis diserahkan kepada Presiden sebagai dasar pengambilan keputusan di tingkat nasional. (agr/nsp)
