Prabowo Tinjau Posko Pengungsi Agam, Janjikan Hunian Sementara hingga Rumah Permanen 70 Meter Persegi

Jakarta, tvOnenews.com — Presiden RI Prabowo Subianto turun langsung ke posko pengungsian warga terdampak banjir bandang dan longsor di SD 05 Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Kamis (18/12/2025).

Pantauan tvOnenews.com melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tampak menyapa dan berbincang langsung dengan para pengungsi.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, antara lain:

• Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi

• Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin

• Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia

Dalam dialog dengan warga, Prabowo memastikan pemerintah telah memulai pembangunan hunian sementara bagi korban bencana. Hunian tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat agar warga tidak perlu berlama-lama tinggal di tenda pengungsian.

“Rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai, hunian sementara sebulan supaya ibu-ibu bapak-bapak tidak perlu tinggal di tenda,” kata Prabowo.

Tak berhenti di situ, Presiden juga menjanjikan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak. Ia menegaskan rumah permanen yang akan dibangun memiliki kualitas layak dengan ukuran yang memadai.

“Saya lihat cukup bagus kualitasnya, luasnya, hunian tetap juga lumayan besar ya 70 m2,” ucapnya.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan warga menghadapi dampak bencana sendirian. Seluruh jajaran, kata dia, saat ini tengah bekerja keras menangani kondisi darurat sekaligus menyiapkan pemulihan pascabencana.

Kunjungan ke Agam merupakan bagian dari rangkaian peninjauan Presiden ke wilayah Sumatra Barat yang dilanda banjir bandang dan longsor. Prabowo sebelumnya tiba di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, sekitar pukul 18.30 WIB.

Pada hari yang sama, Presiden dijadwalkan mengunjungi tiga kabupaten terdampak bencana, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar, guna memastikan penanganan darurat serta rencana pemulihan berjalan sesuai target pemerintah. (agr/nsp)