Bisnis.com, SURABAYA — Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberikan kontribusi rata-rata 47,66% terhadap produksi Gula Kristal Putih (GKP) nasional selama 10 tahun terakhir.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan Jawa Timur saat ini mengalami surplus produksi gula sebesar 1 juta ton, dengan total produksi 1,278 juta ton dibandingkan kebutuhan rumah tangga yang hanya 263.000 ton.
Masalah serius saat ini adalah terkait rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi yang menekan harga di tingkat petani.
"Gula rafinasi merembes ke pasar Jawa Timur dan luar Jawa. Ini adalah mekanisme yang harus kita cari solusinya agar ekosistem pasar tetap sehat dan hasil produksi petani terserap maksimal," tegasnya pada National Sugar Summit (NSS) 2025 di Surabaya, Rabu (17/12/2025).
Dia juga menegaskan, Pemerintah Pusat mempercepat target pencapaian swasembada gula konsumsi dari semula tahun 2028 menjadi tahun 2026.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen memperkuat ketahanan pangan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga
- Realisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di KPPN Malang Baru Rp10,20 Miliar
- Aktivitas Keuangan Ilegal Dominasi Layanan Konsumen OJK Malang
- Bebas Radiasi Nuklir, BPOM Lepas Ekspor 174 Ton Rempah ke Amerika Serikat
Khofifah menegaskan, Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional siap mendukung target tersebut.
"Presiden menggariskan target swasembada gula konsumsi dapat dicapai pada 2026. Untuk mendukung hal tersebut, Jawa Timur ditargetkan melakukan program bongkar ratoon seluas 70.000 hektare," kata Khofifah.
Selain isu gula, Gubernur Khofifah juga menginformasikan bahwa Presiden direncanakan akan merilis pernyataan Swasembada Beras 2025 pada awal Januari mendatang yang dijadwalkan berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Plt Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat, menambahkan pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,6 triliun pada tahun ini guna program bongkar ratoon seluas 100.000 hektare secara nasional dan jumlah yang sama akan dikucurkan pada tahun depan.
"Tahun 2026 Indonesia dipastikan tidak lagi mengimpor gula kristal putih. Fokus kita selanjutnya adalah menyelesaikan kekurangan gula rafinasi sekitar 5 juta ton hingga 2029," ungkapnya.
Untuk mendukung produktivitas, dia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan ekosistem melalui, yang pertama bantuan benih dan subsidi pupuk (ZA), kemudian Akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp500 juta dengan bunga 6% serta revitalisasi pabrik gula yang akan dikoordinasikan melalui Danantara sebagai holding BUMN.
Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Mahmudi, menekankan pentingnya sinergi inklusif antara BUMN, swasta, dan petani.
Karena itulah, dia mengusulkan, pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk komoditas gula guna memberikan kepastian penyerapan dari petani.
"Kami yakin dengan dukungan regulasi seperti Perbendah No. 12 Tahun 2025 dan revisi aturan lartas etanol, industri gula nasional akan lebih kompetitif. NSS 2025 ini bertujuan merumuskan rekomendasi konkret bagi pemerintah untuk mewujudkan swasembada dan kemandirian energi melalui bioetanol," kata dia.
