CELEBESMEDIA.ID, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri, menegaskan komitmennya untuk memperbaiki kinerja birokrasi dengan menyoroti sikap aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai masih gemar mengeluh saat menghadapi persoalan pelayanan publik.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar di Novotel Grand Shayla, Rabu (17/12).
Wali Kota yang akrab disapa Appi ini menilai, keluhan internal tidak boleh menjadi alasan lemahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa indikator keberhasilan pemerintah daerah bukan terletak pada kemampuan menjelaskan kendala, melainkan pada kemudahan warga dalam mengakses layanan.
“Kita berinteraksi hampir setiap hari, dan saya tahu saya nilai. Dari awal saya sudah sampaikan bahwa organisasi Pemerintah Kota Makassar siap bekerja lebih baik di tahun 2026. Artinya, jika warga masih bingung mengurus layanan, berarti kita belum berhasil melayani mereka,” tegasnya.
Ia juga menyindir pola kerja sebagian organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai lebih piawai menyampaikan alasan dibanding mencari solusi.
“Saya tidak ingin OPD yang pintar menjelaskan kendala baru ketemu mengeluh. Kalau tidak mau bekerja, tidak mau ikut ritme saya bersama Ibu Aliyah, setelah hari ini datang menghadap saya, mundur dan saya akan merestui itu dengan baik,” ujar Appi dengan nada tegas.
Menurutnya, ritme kerja pemerintahan ke depan menuntut kecepatan, kejelasan, dan empati terhadap kebutuhan warga. ASN diminta meninggalkan budaya mengeluh dan menggantinya dengan inovasi serta tanggung jawab pelayanan.
Munafri menambahkan, reformasi birokrasi bukan hanya soal sistem, tetapi juga soal mentalitas aparatur. Ia berharap tahun 2026 menjadi momentum peningkatan kinerja yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Di tengah penegasan tersebut, hasil survei terbaru menunjukkan tren positif dalam pelayanan publik Pemerintah Kota Makassar. Lembaga riset dan opini publik Parameter Publik Indonesia merilis hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2025 terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Survei ini melibatkan 3.566 responden, yang merupakan pengguna layanan di berbagai dinas, badan, kecamatan, hingga unit pelayanan publik. Proses pengumpulan data berlangsung sejak 13 Oktober hingga 8 Desember 2025, mencakup tahapan persiapan, survei lapangan, dan penyusunan laporan akhir.
Hasil kolektif menunjukkan nilai IKM Kota Makassar Tahun 2025 mencapai 81,761, dengan mutu pelayanan berada pada kategori baik. Angka tersebut meningkat dibandingkan survei tahun 2022 yang mencatat nilai 80,470, atau naik sebesar 1,291 poin.
Capaian ini menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik Pemkot Makassar terus bergerak ke arah yang lebih baik, sejalan dengan dorongan pimpinan daerah agar ASN lebih fokus bekerja daripada mengeluh.
