Pantau - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan seluruh kebijakan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan bertujuan melindungi sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Aspirasi Nelayan Pantura di KKPPenegasan tersebut disampaikan saat Menteri Sakti Wahyu Trenggono menerima audiensi nelayan yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Desember 2025.
Dalam audiensi tersebut, nelayan menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi di lapangan.
Persoalan yang disampaikan meliputi keamanan di laut, kelengkapan dokumen kapal, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, serta distribusi dan pengawasan bahan bakar minyak.
Ketua Gerakan Nelayan Pantura Kajidin menilai nelayan telah berperan aktif mendukung kebijakan pemerintah dan patuh terhadap aturan yang berlaku.
Ia menyebut nelayan secara rutin membayar pajak dan PNBP, namun masih kerap menghadapi persoalan saat beroperasi di laut.
“Kami berharap kebijakan KKP benar-benar melindungi nelayan. Kalau ada kekurangan dokumen, seharusnya diselesaikan di darat, bukan justru menjadi masalah ketika kami sudah melaut,” ungkap Kajidin.
Perwakilan nelayan lainnya, Juana Purnomo, menyoroti perlunya kejelasan kebijakan pemeriksaan kapal di laut.
Ia menilai kepastian hukum penting agar nelayan dapat bekerja dengan aman dan nyaman.
Menurutnya, masih terdapat kesalahpahaman di lapangan terkait dokumentasi dan pengawasan kapal.
Komitmen KKP Perbaiki KebijakanMenteri Sakti Wahyu Trenggono menegaskan KKP terus melakukan perbaikan kebijakan agar lebih berpihak kepada nelayan.
Ia menekankan bahwa pengawasan yang dilakukan bukan untuk mempersulit nelayan.
Pengawasan ditegaskan bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya ikan.
“Keluhan nelayan bukan pada PSDKP. Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain untuk memastikan kebijakan pengawasan berjalan selaras dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujar Menteri Trenggono.
Ia menjelaskan salah satu kebijakan yang telah diterapkan adalah perubahan skema PNBP perikanan.
Skema PNBP diubah dari sistem pra-produksi menjadi pasca-produksi.
Dengan skema baru tersebut, nelayan dapat melaut terlebih dahulu dan kewajiban PNBP dihitung berdasarkan hasil tangkapan.
“Kita ingin nelayan fokus melaut. Dapat berapa, kita hitung bersama. Ini bagian dari upaya meringankan beban nelayan,” tegasnya.
KKP juga mendorong penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur.
Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi tekanan di wilayah penangkapan tertentu serta mencegah konflik antar nelayan.
Nelayan diharapkan tidak perlu melaut terlalu jauh sehingga biaya operasional menjadi lebih efisien.
Penerapan alat tangkap ramah lingkungan dan pengaturan BBM ditegaskan sebagai upaya menjaga laut dan keberlanjutan sumber penghidupan nelayan.
Menteri Trenggono memastikan seluruh masukan nelayan akan dicatat dan ditindaklanjuti.
“Kami ingin nelayan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Semua kebijakan KKP diarahkan untuk itu, termasuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih,” tegas Menteri Trenggono.
