Belakangan ini, serangkaian kasus infiltrasi dan ancaman yang terungkap secara intensif menunjukkan bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) sedang mempercepat pelaksanaan perang tanpa batas terhadap negara-negara Barat. Para akademisi menilai, negara-negara Barat harus secara serius memperlakukan PKT sebagai musuh Perang Dingin, dan pemutusan hubungan (decoupling) dengan PKT sudah menjadi hal yang mendesak.
EtIndonesia. Dalam kurun waktu hanya tiga minggu, berbagai kabar terkait ancaman dan infiltrasi PKT ke negara lain terus bermunculan dengan intensitas yang jarang terjadi.
Pada akhir Oktober, Norwegia menemukan bahwa bus buatan Tiongkok memiliki fungsi tersembunyi berupa “saklar penghenti darurat” yang memungkinkan kendaraan dihentikan dari jarak jauh. Pemerintah Inggris kemudian juga memulai penyelidikan terkait hal tersebut.
Pada 7 November, Perdana Menteri Jepang yang baru, Sanae Takaichi, menyatakan bahwa jika PKT menggunakan kekuatan militer untuk menyerang Taiwan, Jepang kemungkinan akan melakukan intervensi militer. Menyusul pernyataan itu, PKT melancarkan pembalasan besar-besaran, mulai dari penghinaan diplomatik, pembalasan ekonomi, hingga provokasi militer.
Pada 18 November, badan intelijen Inggris mengungkap bahwa mata-mata PKT memanfaatkan platform LinkedIn dengan menyamar sebagai perekrut perusahaan untuk mencuri informasi sensitif terkait keamanan nasional dari anggota parlemen Inggris.
Itu semua hanyalah sebagian kecil dari apa yang terungkap ke publik.
Penelitian AidData di Amerika Serikat menunjukkan bahwa selama 25 tahun terakhir, PKT secara diam-diam telah memberikan sekitar US$200 miliar pinjaman kepada perusahaan-perusahaan Amerika, yang berpotensi mempengaruhi keamanan teknologi inti AS.
Sementara itu, Associated Press melaporkan bahwa PKT secara bertahap menghapus truk diesel dan mendorong penggunaan truk listrik sebagai persiapan energi untuk perang, guna menghadapi kemungkinan blokade minyak global.
Selain itu, The Washington Post mengungkap bahwa PKT telah menginvestasikan dana besar untuk menerapkan “strategi topan”, dengan tujuan melancarkan serangan siber berskala besar—mirip dengan “Pearl Harbor digital”—yang dapat melumpuhkan jaringan vital Amerika Serikat seperti energi, transportasi, dan komunikasi.
Direktur Institut Strategi dan Sumber Daya di Institut Riset Pertahanan dan Keamanan Nasional Taiwan, Su Tzu-yun, menyatakan bahwa perang tanpa batas PKT telah berlangsung lama. Persaingan AS–Tiongkok saat ini mirip dengan Perang Dingin, namun tingkat keparahannya bahkan lebih tinggi.
“Pada masa Perang Dingin, infiltrasi memang sering terjadi, tetapi batas antara dua kubu sangat jelas. Kini, karena PKT memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan negara-negara Barat dalam bidang industri dan pertukaran akademik, jumlah agen intelijen dan orang dalam di berbagai bidang menjadi jauh lebih banyak. Karena sekarang satu per satu terungkap, situasinya terlihat jauh lebih serius dibandingkan Perang Dingin dulu,” ujar Su Tzu-yun.
Wakil profesor Feng Chongyi dari University of Technology Sydney menunjukkan bahwa setelah Perang Dingin, Barat melepaskan kewaspadaan institusional terhadap PKT, mengabaikan peninjauan hak asasi manusia, bahkan membantu PKT masuk ke dalam rantai pasok global, sehingga memicu ledakan risiko seperti saat ini.
Ia menekankan bahwa Perang Dingin baru pada hakikatnya adalah pertarungan hidup dan mati antara demokrasi dan otoritarianisme. Namun hingga kini, elite politik Barat belum sepenuhnya menyadari situasi tersebut, belum memperlakukan PKT sebagai musuh Perang Dingin, sementara PKT justru dengan serius menjalankan Perang Dingin melawan Barat.
“Bagi demokrasi, hak asasi manusia, dan media bebas Barat, PKT adalah ancaman yang esensial. Karena itu, ia bertekad untuk melenyapkannya. PKT benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya demi kelangsungan hidupnya untuk berperang dalam Perang Dingin. Namun hingga hari ini, dunia Barat belum mengambil keputusan tegas untuk melakukan decoupling. Bahkan perang dagang yang ada sekarang lebih bersifat tarik-ulur, bukan konfrontasi penentuan—berbisnis sambil bernegosiasi,” kata Feng Chongyi.
Pengacara Amerika Steve Milloy menulis bahwa serangkaian perkembangan terkini menyoroti urgensi bagi Amerika Serikat untuk menilai kerentanannya sendiri terhadap PKT, agar dapat secepat mungkin memutus keterikatan dengan pesaing berbahaya ini.
“Jika Anda tidak sepenuhnya memutus hubungan dengannya, akan sangat sulit untuk mencegah ancamannya. Namun kemungkinan untuk melakukan decoupling total juga tidak tinggi. Membeli cangkir mungkin tidak perlu decoupling, membeli ban juga mungkin tidak perlu—itu hanya soal kualitas. Tetapi begitu menyangkut peralatan pertukaran informasi, baik suara maupun data, maka harus diputuskan hubungannya. Di sinilah garis merah harus ditarik,” kata Su Tzu-yun.
Feng Chongyi menilai bahwa decoupling harus dimulai dari rantai industri kunci, dengan menjaga teknologi inti tetap berada di dalam kubu demokrasi. Jika teknologi terus mengalir ke Tiongkok, itu sama saja dengan menyerahkan kemampuan penyeimbang kepada pihak lawan.
Ia memberi contoh: “Seperti Australia, yang memiliki begitu banyak tambang bauksit serta teknologi panel surya dan energi baru. Jika PKT adalah lawan, maka tidak ada alasan untuk mengirim teknologi dan mineral ini ke Tiongkok untuk diproses, dimurnikan, diproduksi, lalu membeli kembali produk industrinya. Menempatkan seluruh rantai industri di Tiongkok mengandung risiko yang sangat besar.”
Feng Chongyi menegaskan, selama Barat memiliki kemauan politik (political will) dan bersedia memutus hubungan dengan PKT demi kepentingan jangka panjang, mereka dapat memenangkan Perang Dingin baru ini. Sebab, baik dari segi ekonomi, teknologi, maupun kekuatan militer, kubu demokrasi memiliki keunggulan yang sangat besar. (Hui)
Sumber : NTDTV.com
