Indonesia telah menjadi negara berpendapatan kelas menengah sejak 1992/1993 atau sudah terjebak dalam Middle-Income-Trap (MIT) selama 33 tahun.
IDXChannel - Indonesia telah menjadi negara berpendapatan kelas menengah sejak 1992/1993 atau sudah terjebak dalam Middle Income-Trap (MIT) selama 33 tahun. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkap tantangan yang membuat Indonesia sulit keluar dari situasi tersebut.
"MIT terjadi karena produktivitas yang stagnan, inovasi rendah, daya saing lemah, kelembagaan belum kuat dan berbagai permasalah struktural lainnya. Karena itu diperlukan perubahan mendasar dan reformasi struktural dalam mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam Penyerahan Hasil Kajian Sistemik mengenai “Pengawasan Program Investasi dan Hilirisasi Nasional, dalam Mewujudkan Indonesia Bebas dari Middle Income Trap" di Gedung Ombudsman RI, Rabu (17/12/2025).
Terkait dengan upaya keluar dari MIT dan menjadi negara high-income-country, belajar dari pengalaman negara-negara lain, sangat tidak mudah dan tidak banyak negara yang berhasil keluar dari kondisi tersebut.
Di Asia, Jepang menjadi negara Asia pertama yang berhasil keluar dari MIT, yakni sekitar 1964. Mengikuti Jepang, 4 negara yang dikenal sebagai Asian Tigers kemudian mampu keluar dari MIT, yaitu Singapura, Hongkong, Taipei, dan Korea Selatan.
Negara ASEAN yang lain, Malaysia yang pada 2024 GNI per capita USD11,670 diperkirakan keluar MIT pada 2028, dan Thailand dengan pendapatan USD7,120 diperkirakan keluar MIT baru pada 2037.
Sedangkan Indonesia, dengan pendapatan USD4,910 diperkirakan akan bisa keluar dari MIT pada tahun 2038-2045, tergantung pertumbuhan ekonomi ke depan
“Secara historis, hanya sebagian kecil negara yang berhasil keluar dari MIT. Tantangan umum yang dihadapi adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat dan masalah daya saing," kata dia.
Dengan kondisi tersebut, diperlukan kajian komprehensif serta program yang strategis dan masif agar bisa lebih cepat keluar dari MIT. Diperlukan perubahan mendasar dan reformasi struktural dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Salah satunya dengan bergabung ke dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Organisasi antar-pemerintah yang sebagian besar anggotanya negara-negara maju dan high-income-country ini akan menjadi forum pertukaran informasi, koordinasi aksi, dan dialog kebijakan antar negara dalam berbagai isu kebijakan.
Negara-negara Anggota OECD akan menerapkan standar OECD dan praktek-praktek tata kelola yang baik serta kebijakan yang harmonis di semua bidang, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Melalui aksesi OECD diharapkan akan secara langsung berdampak terhadap Investasi (FDI), akses market global (trade openness) dan penguatan kelembagaan, yang berkontibusi besar mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga mempercepat Indonesia keluar dari MIT.
Perkembangan proses aksesi OECD, Indonesia telah mengirimkan dokumen Initial Memorandum dalam Pertemuan Tingkat Menteri OECD tanggal 3 Juni 2025 di Paris.
Saat ini, Indonesia berada pada tahap tinjauan teknis (technical review), yaitu pendetailan mengenai keselarasan kebijakan di Indonesia dengan standar OECD.
Pada 11-12 Desember 2025, tim Sekretariat OECD yang dipimpin Deputy Secretary General OECD Ambassador Frantisek Ruzicka telah berkunjung ke Indonesia untuk menyampaikan dukungan langsungnya dalam percepatan aksesi Indonesia.
(NIA DEVIYANA)
