TUMPUKAN sampah yang menggunung di berbagai titik di Tangerang Selatan beberapa waktu terakhir, telah menimbulkan keresahan sosial dan menjadi cermin dari persoalan yang lebih dalam.
Yakni lemahnya tata kelola publik dan menurunnya kepercayaan warga terhadap efektivitas pemerintah daerah.
Masalah ini tidak semata persoalan teknis pengelolaan limbah, tetapi juga menyangkut legitimasi politik, akuntabilitas, serta hubungan antara negara dan warganya dalam konteks demokrasi lokal.
Dalam teori politik klasik, Jean-Jacques Rousseau menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari kemampuan pemerintah memenuhi kepentingan bersama.
Jika negara gagal menyediakan layanan dasar seperti kebersihan lingkungan, kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat mulai retak. Tumpukan sampah di ruang publik menjadi simbol konkret dari retaknya kesepakatan moral tersebut.
Krisis kebersihan ini menunjukkan bahwa legitimasi politik tidak hanya dibangun melalui kemenangan elektoral, melainkan melalui kapasitas pemerintah dalam mengelola urusan sehari-hari warga.
var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=sampah, tangerang selatan&post-url=aHR0cHM6Ly9tZWdhcG9saXRhbi5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8xOC8xMzQ4MTAwMS9rcmlzaXMtc2FtcGFoLWRpLXRhbmdlcmFuZy1zZWxhdGFu&q=Krisis Sampah di Tangerang Selatan§ion=Megapolitan' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = `Baca juga: Gunungan Sampah di Ciputat Kian Memburuk, Warga Terpaksa Angkut Sendiri
Ketika pemerintah kota tampak lamban merespons keluhan masyarakat, kepercayaan publik tergerus.
Dalam kerangka Max Weber, situasi ini menandakan pudarnya legitimasi legal-rasional, karena birokrasi gagal menjalankan fungsi rasionalnya dalam memberikan pelayanan publik yang efisien dan teratur.
Tata kelola dan akuntabilitas yang tersendatMasalah sampah di daerah perkotaan seperti Tangerang Selatan juga dapat dibaca melalui teori governance modern.
Menurut teori ini, tata kelola yang baik (good governance) menuntut adanya koordinasi lintas lembaga, transparansi, dan partisipasi warga.
Ketika tumpukan sampah menumpuk selama berminggu-minggu, hal itu mencerminkan bukan sekadar keterbatasan teknis, melainkan kegagalan koordinasi antarlembaga dan lemahnya perencanaan strategis.
Guillermo O’Donnell menyebut fenomena seperti ini sebagai low-intensity citizenship—situasi di mana warga memiliki hak politik formal, tetapi tidak menikmati pelayanan publik secara substantif.
Ketika pemerintah gagal mengelola kebutuhan dasar, warganya kehilangan rasa memiliki terhadap negara. Maka, permintaan maaf pejabat publik tidak cukup jika tidak disertai dengan perubahan sistemik dalam tata kelola dan transparansi kebijakan.
Krisis sampah di kota-kota besar tidak jarang berakar pada struktur birokrasi yang kaku dan politik anggaran yang tidak berpihak pada kepentingan publik.
Dalam konteks politik lokal, isu pelayanan publik sering terperangkap dalam kalkulasi elektoral. Program pengelolaan sampah yang seharusnya bersifat jangka panjang sering dikorbankan demi proyek jangka pendek yang lebih “terlihat”.
Baca juga: Negara Polisi
