Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono membahas penanganan bencana Sumatera saat menerima kunjungan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Ilham Akbar Habibie.
AHY dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, mengatakan dirinya sudah mengoordinasikan lima kementerian di bawahnya untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Lima kementerian tersebut di antaranya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Transmigrasi, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Di bawah Kementerian ATR/BPN, kami ingin pastikan kembali bahwa tata ruang menjadi panglima pembangunan. Harus jadi referensi awal pembangunan. Tidak boleh sembarangan. Kepala Daerah juga harus tertib, disiplin, dan tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan,” kata Menko IPK tersebut.
Selain itu, dia mencontohkan untuk Kementerian PU bertugas dalam penyediaan infrastruktur dasar bagi pembangunan di semua sektor, termasuk mengupayakan kembali akses transportasi darat yang banyak putus.
“Jembatan dan jalan yang menghubungkan antarwilayah putus dalam dua minggu terakhir ini, dan sangat menghambat. Akhirnya harus melakukan dropping (menjatuhkan, red.) logistik melalui udara dan kapal,” ujarnya
Sementara itu, Ilham Habibie mengatakan kinerja Kemenko IPK banyak terkait dengan insinyur maupun PII. Terlebih, kata dia, 40 persen anggotanya merupakan insinyur teknik sipil.
Baca juga: Menko IPK: Infrastruktur kunci majukan sektor kelautan dan perikanan
Baca juga: AHY: Kebutuhan anggaran bencana di Sumatera di atas Rp50 triliun
Baca juga: AHY berangkat ke Aceh-Sumut hari ini, pantau kerja pemulihan bencana
AHY dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, mengatakan dirinya sudah mengoordinasikan lima kementerian di bawahnya untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Lima kementerian tersebut di antaranya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Transmigrasi, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Di bawah Kementerian ATR/BPN, kami ingin pastikan kembali bahwa tata ruang menjadi panglima pembangunan. Harus jadi referensi awal pembangunan. Tidak boleh sembarangan. Kepala Daerah juga harus tertib, disiplin, dan tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan,” kata Menko IPK tersebut.
Selain itu, dia mencontohkan untuk Kementerian PU bertugas dalam penyediaan infrastruktur dasar bagi pembangunan di semua sektor, termasuk mengupayakan kembali akses transportasi darat yang banyak putus.
“Jembatan dan jalan yang menghubungkan antarwilayah putus dalam dua minggu terakhir ini, dan sangat menghambat. Akhirnya harus melakukan dropping (menjatuhkan, red.) logistik melalui udara dan kapal,” ujarnya
Sementara itu, Ilham Habibie mengatakan kinerja Kemenko IPK banyak terkait dengan insinyur maupun PII. Terlebih, kata dia, 40 persen anggotanya merupakan insinyur teknik sipil.
Baca juga: Menko IPK: Infrastruktur kunci majukan sektor kelautan dan perikanan
Baca juga: AHY: Kebutuhan anggaran bencana di Sumatera di atas Rp50 triliun
Baca juga: AHY berangkat ke Aceh-Sumut hari ini, pantau kerja pemulihan bencana
