HARIAN FAJAR, TAKALAR – Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye, menekankan seluruh peserta Pengankatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dievaluasi melalui sistem absensi fingerprint untuk memastikan kehadiran dan kedisiplinan kerja.
Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam rangka penyerahan Surat Keputusan (SK) PPPK Paru Waktu tahun 2025 di Lapangan Upacara Kantor Bupati Takalar, Kamis, 18 Desember 2025.
“Perlu kami tegaskan bahwa untuk memastikan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat Takalar, maka lewat fingerprint akan kelihatan siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir,” kata Daeng Manye.
Bupati Daeng Manye, juga mengingatkan agar seluruh peserta PPPK harus bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Ia juga memperingatkan mereka agar tidak berkeliaran di luar tempat kerja pada jam dinas berjalan.
“Jangan ada yang berkeliaran di jam kerja, duduk-duduk tidak jelas, atau tidak memberikan kontribusi,” tegas Daeng Manye.
Selain disiplin, Daeng Manye juga meminta PPPK menjaga kerapian dan kelengkapan atribut, termasuk penggunaan kartu pegawai dan atribut KORPRI setiap hari kerja, sebab hal itu merupakan bagian dari disiplin kerja.
“Lengkapi atribut, kartu pegawai, dan pakaian dinas, karena itu identitas dan tidak semua orang bisa mendapatkannya,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa PIN KORPRI yang disematkan merupakan simbol tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“PIN KORPRI yang hari ini disematkan punya tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan,” tegasnya.
Daeng Manye menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar telah melakukan perjuangan panjang hingga ke Jakarta dan menjadikan Takalar sebagai kabupaten pertama di Sulawesi Selatan yang menyerahkan SK PPPK Paruh Waktu.
“Takalar selalu bertindak cepat dan hari ini menjadi kabupaten pertama di Sulawesi Selatan yang menyerahkan SK PPPK Paruh Waktu,” ujarnya.
Ia menegaskan, proses pengangkatan PPPK tidak dipungut biaya dan tidak ada satu rupiah pun yang dibayarkan untuk mendapatkan NIP.
“Tidak ada satu rupiah pun yang dibayarkan untuk mendapatkan NIP, ini komitmen pemerintah daerah,” katanya.
Usai amanat bupati, seluruh peserta apel menyanyikan lagu “Bagimu Negeri” dengan sikap sempurna sebelum laporan pemimpin apel disampaikan kepada pembina apel.
Ia berharap seluruh PPPK meningkatkan kinerja agar pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Takalar semakin baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan teknis.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Takalar Muhammad Rijal, Sekretaris Daerah Takalar Muhammad Hasbi, Plt Kepala Inspektorat Takalar Rusli, Wakapolres Takalar Kompol Alauddin Torki, Kepala Dinas Sosial Takalar Andi Rijal Mustamin, para pimpinan OPD, dan para camat se-Kabupaten Takalar. (mgs)
