Tolak CEO Danantara, Purbaya Tak Beri Insentif Pajak Buat Aksi BUMN

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan insentif pajak dari BPI Danantara untuk aksi korporasi BUMN yang ingin melakukan restrukturisasi ataupun konsolidasi. Permintaan ini disampaikan oleh CEO Danantara Rosan P. Roeslani beberapa waktu lalu. 

Penolakan ini menjadi yang kedua kalinya diputuskan Purbaya setelah sebelumnya BPI Danantara juga meminta keringanan pajak bagi sejumlah BUMN untuk tahun pajak 2023.

"Soal insentif pajak aksi korporasi (Danantara) mungkin gak akan kita kasih," kata Purbaya saat konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Purbaya menjelaskan, keputusan ini didasari dari hasil diskusinya dengan Danantara beberapa waktu lalu. Dari hasil diskusi itu terlihat bahwa aksi korporasi BUMN di bawah Danantara masih ada unsur komersialisasinya.

"Ada sisi komersial nya di situ, jadi kita akan assess sesuai kondisi komersial aja," tegas Purbaya.

Sebagaimana diketahui, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan melakukan restrukturisasi 1.000 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan dipangkas menjadi sekitar 200 perusahaan. Hal tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Untuk memfasilitasi aksi korporasi ribuan perusahaan plat merah tersebut, pemerintah sebelumnya berencana mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan membahas terkait keringanan pajak bagi BUMN. Meskipun saat ini telah ditolak Purbaya. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menegaskan, dibutuhkan peraturan terbaru untuk mengatur regulasi tentang perpajakan untuk proses merger dan akuisisi.

"Restructuring itu butuh regulasi penyesuaian dari Peraturan Menteri Keuangan tentang perpajakan. Nah itu yang kita mau selesaikan bukan hanya untuk Pertamina tetapi untuk keseluruhan proses merger akuisisi dan yang lain," ujar Airlangga kepada wartawan saat ditemui di i kantor Wisma Danantara Indonesia, Jumat (5/12/2025).

Airlangga optimis PMK akan diselesaikan pada Desember 2025. "Kalau PMK-nya sih mudah-mudahan Desember ini selesai," ujarnya.