Pemda Mulai Siapkan Lahan untuk Pembangunan Huntara Korban Bencana Sumatera

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS – Pemerintah kabupaten/kota di Sumatera yang terdampak bencana mulai mengusulkan lokasi dan menyiapkan lahan untuk pembangunan hunian sementara bagi korban bencana banjir dan longsor. Hunian sementara perlu segera dibangun agar masyarakat segera mendapatkan hunian yang lebih layak.

Kepala Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, hingga Kamis (18/12/2025), jumlah korban meninggal akibat bencana du Sumatera tercatat sebanyak 1.068 jiwa dan 190 orang lain masih hilang.

Dari jumlah itu, korban meninggal di Aceh tercatat sebanyak 456 jiwa, Sumatera Utara sebanyak 366 jiwa, dan Sumatera Barat 246 jiwa. Adapun korban hilang terbanyak berada di Sumbar, yakni mencapai 84 orang, Sumut 75 orang, dan Aceh 31 orang.

Sampai saat ini, masih ada 27 kabupaten/kota yang menetapkan status darurat bencana. Adapun korban bencana yang masih berada di posko pengungsian sebanyak 537.185 jiwa. Jumlah terbanyak berada di Aceh, yaitu mencapai 506.906 jiwa.

Selama masa darurat bencana, upaya pencarian korban, distribusi logistik, pembukaan jalur, serta pemenuhan energi listrik dan bahan bakar menjadi prioritas. Upaya distribusi logistik ke daerah yang terdampak bencana terus dilakukan melalui jalur darat maupun jalur udara.

Pemerintah juga terus mengupayakan perbaikan jalan dan jembatan yang masih terputus. Pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat yang terdampak bencana juga diupayakan. Saat ini, pemerintah kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak banjir dan longsor mulai mengusulkan lokasi dan menyiapkan lahan untuk pembangunan huntara.

Di Aceh, kabupaten/kota yang sudah mengusulkan lahan untuk pembangunan huntara, antraa lain Nagan Raya, Aceh Barat, Bener Meriah, Pidie, dan Gayo Lues. Saat ini, tim dari BNPB dan pemerintah daerah sedang mengecek lahan di masing-masing lokasi yang telah diusulkan.

“Saat ini sedang dilakukan pengecekan kesesuaian lahan. Kita perlu memastikan lokasi tersebut aman dari bencana serupa di masa depan,” kata Abdul saat konferensi pers secara daring, Kamis (18/12/2025)

Dari lima kabupaten tersebut, Gayo Lues menjadi daerah yang paling banyak mengusulkan lokasi untuk pembangunan huntara, yakni sebanyak 13 titik. Total luas lahan yang disiapkan 5 hektar, terdiri dari lahan milik pemerintah daerah dan masyarakat.

Sementara itu, di Sumut, ada enam kabupaten yang telah mengusulkan lokasi untuk pembangunan huntara. Total ada lebih dari 1.000 huntara yang akan dibangun secara bertahap di enam kabupaten tersebut.

Salah satu yang sudah menyiapkan lahan adalah Kabupaten Sibolga. Lahan yang disiapkan seluas 3 hektar, sedangkan total hunian yang akan dibangun sebanyak 429 unit. Menurut rencana, di Sibolga akan langsung dibangun hunian tetap dengan bantuan Yayasan Buddha Tzu-Chi Indonesia.

Di Tapanuli Tengah, pemerintah setempat mengusulkan 4,5 hektar lahan untuk pembangunan 102 unit huntara. Di Humbang Hasundutan akan dibangun 132 unit huntara, sedangkan di Tapanuli Selatan sebanyak 488 unit. Kabupaten Langkat dan Mandailing Natal juga sudah mengajukan usulan lokasi, tetapi masih dalam proses pengecekan kesesuaian lahan.

Di Sumbar, terdapat lima kabupaten/kota yang sudah mengajukan lokasi pembangunan huntara. Di Kabupaten Padang Pariaman, usualan pembangunan huntara sebanyak 75 unit.

Kabupaten Agam mengusulkan pembangunan huntara sebanyak 133 unit, Pesisir Selatan sebanyak 72 unit, Lima Puluh Kota sebanyak 288 unit, dan Kota Padang sebanyak 500 unit. Pembangunan huntara diperkirakan akan berlangsung selama 1-2 bulan, bergantung pada banyaknya jumlah huntara.

Abdul menambahkan, selama masa tunggu pembangunan huntara, calon penerima huntara akan mendapat dana tunggu hunian sebesar Rp 600.0000 per kepala keluarga per bulan. Pemerintah daerah pun diminta melakukan percepatan pendataan masyarakat yang akan menerima dana tersebut.

“Kami berharap dana ini bisa segera disalurkan. Data penerima itu sangat bergantung pada pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah harus segera mengeluarkan SK (surat keputusan) calon penerima huntara yang nantinya juga akan kami berikan dana tunggu hunian,” katanya.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA menyampaikan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem telah mengirim surat pada selruuh bupati/wali kota di daerah terdampak bencana untuk mempersiapkan lahan huntara.

Surat tersebut dikirim melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh pada 2 Desember 2025. ”Pembangunan huntara merupakan sesuatu yang paling sakral saat ini, untuk kehidupan yang layak dan memenuhi standar kesehatan dan hak-hak dasar lainnya, terutama anak-anak dan perempuan,” ujarnya.

Oleh karena itu, bupati/walikota diharapkan segera mengidentifikasi dan menetapkan lahan siap bangun dengan luas 1-2 hektar per lokasi. Berdasarkan estimasi, di lahan 1 hektar dapat dibangun 20 huntara ukuran 40 x 6 meter per unit. Adapun sisa lahan digunakan untuk membangun fasilitas mandi cuci kakus (MCK) dan dapur umum.

Anggaran pembangunan huntara sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Demikian juga untuk pembangunan hunian tetap bagi korban bencana.

Muhammad menambahkan, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia telah menyampaikan keinginan untuk membangun 1.000 rumah bagi masyarakat terdampak, terutama di Aceh Tamiang dan kawasan lainnya.

Jadi pemerintah daerah harus segera mengeluarkan SK (surat keputusan) calon penerima huntara yang nantinya juga akan kami berikan dana tunggu hunian