Jimly Minta Polri Beritahu Komisi Percepatan Reformasi Polri Jika Ada Kebijakan Baru

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie minta Polri memberitahu Komisi Percepatan Reformasi Polri jika ada kebijakan-kebijakan baru di internalnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie usai melakukan rapat pleno sebagaimana laporan Jurnalis KompasTV, Putri Oktaviani, Kamis (18/12/2025).

“Kalau ada kebijakan-kebijakan baru, ya kita harus diberitahu sebelumnya itu. Ya mudah-mudahan kejadian kemarin tidak terjadi lagi ya, termasuk di internal polisi itu juga kami perlukan,” ujarnya Jimly.

“Misalnya ada survey-survey yang dilakukan, kerjasama dengan lembaga survey, data-data itu kami juga perlukan. Jadi POJA ini kan banyak yang orang luar kepolisian, jadi perlu ada dialog informasi dari dalam dan dari luar, kira-kira gitu.”

Baca Juga: Purbaya Puji Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Mereka Sudah Hampir Sulit Untuk Disogok

Sebelumnya, Jimly mengaku kaget dan tidak tahu ada Perpol 10 Tahun 2025 yang dikeluarkan institusi Polri. Ia pun menegaskan kepada Polri untuk tidak mempertentangkan keberadaan Komisi Percepatan Reformasi Polri bentukan presiden.

“Kami tidak tahu. Jadi kami lagi rapat bertiga, malam-malam terus saya pulang ke rumah, saya dikasih WA, ada perpol baru, saya forward ke Pak Ahmad Dofiri, dia juga kaget, jadi kita nggak tahu,” ucap Jimly.

“Jadi kita berharap, tadi sudah kita sampaikan, karena Komisi Percepatan Reformasi ini resmi dibentuk oleh Presiden dan sejak awal saya sudah mengatakan jangan dipertentangkan dengan Komisi Internal. Itu sebabnya Kapolri langsung menjadi anggota komisi ini, jadi ya ini nggak perlu ada perbedaan.”

Dikutip dari humas.polri.go.id, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 resmi diterbitkan pada Selasa (16/12/2025). Peraturan ini mengatur penugasan anggota Polri untuk dapat menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga negara di luar struktur Polri. Sekaligus menjadi landasan hukum dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antarinstansi pemerintah.

Baca Juga: Lapor ke Presiden Prabowo, Komisi Percepatan Reformasi Polri Lampirkan RUU Polri dan Rancangan PP

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV