Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengusulkan perluasan dan penguatan Program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) sebagai instrumen strategis dalam mempercepat realisasi investasi dan hilirisasi industri nasional.
Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan program KLIK tersebut banyak memberikan kepastian usaha dan meningkatkan daya saing kawasan industri Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Menurut Ma’ruf, kebijakan percepatan investasi melalui penguatan KLIK, yang didukung pembinaan teknis serta penetapan standar kawasan industri nasional, merupakan fondasi penting bagi terciptanya kepastian dan keberlanjutan investasi.
“Program KLIK sejak awal dirancang untuk memangkas waktu realisasi investasi dan memberikan kepercayaan kepada investor agar dapat segera memulai kegiatan konstruksi di kawasan industri yang telah siap,” ujar Ma’ruf dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).
Sejauh ini, KLIK dinilai mampu menurunkan cost of delay, meningkatkan kepastian usaha, serta memperkuat kawasan industri sebagai entry point utama investasi manufaktur.
Namun, Ma’ruf menilai cakupan KLIK yang masih terbatas berpotensi memperlambat pengambilan keputusan investor dan mengurangi daya saing kawasan industri Indonesia.
Baca Juga
- Terungkap! 554.000 Ha Lahan Sawah Beralih Jadi Perumahan & Kawasan Industri
- KB Bank dan Intiland Jalin Pembiayaan Pengembangan Kawasan Industri
- Pengusaha Bidik Investasi Rusia Masuk Kawasan Industri RI
Untuk itu, pengusaha kawasan industri mengusulkan agar seluruh kawasan industri yang telah memenuhi standar teknis dapat diberikan fasilitas KLIK secara menyeluruh.
Sekretaris Jenderal HKI Roro Ayu Yayuk Dwihastuti menjelaskan bahwa kawasan industri merupakan lokasi investasi yang paling siap menjalankan KLIK.
Sebab, kawasan industri telah melalui proses penataan lahan, kepastian tata ruang, serta penyediaan infrastruktur dasar yang memungkinkan kegiatan konstruksi berjalan sejak hari pertama
Roro menambahkan, penguatan kembali KLIK melalui Peraturan Menteri Investasi Nomor 5 Tahun 2025 menegaskan peran kebijakan ini sebagai instrumen percepatan hilirisasi dan industrialisasi nasional.
“Implementasi KLIK merupakan momentum penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri, meskipun di lapangan masih terdapat tantangan teknis, regulatif, dan koordinasi lintas instansi,” ujarnya
Roro Ayu pun mengatakan bahwa saat ini dari total 124 kawasan industri anggota HKI, baru sekitar 47 kawasan atau 37,9% yang terdaftar dalam skema KLIK, sementara sisanya belum memperoleh penetapan tersebut.
Padahal, kawasan industri anggota HKI tersebar di 24 provinsi dengan total luas mencapai sekitar 160.000 hektare dan menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja
Dia juga menilai, belum meratanya penetapan KLIK berdampak pada terhambatnya proses produksi karena tenant tidak dapat memulai konstruksi secara paralel.
Selain itu, masih ditemukan ketidaksinkronan regulasi dan perbedaan interpretasi teknis antar kementerian dan pemerintah daerah, khususnya terkait tata ruang, peta tematik ATR/BPN, kawasan lindung, serta KP2B. Kondisi ini kerap menyebabkan verifikasi berulang dan ketidakpastian timeline realisasi investasi
Sebagai solusi, HKI merekomendasikan pembentukan tim verifikasi KLIK terpadu lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna menghasilkan satu rekomendasi final yang berlaku secara nasional. Tak hanya itu, seluruh hasil verifikasi diusulkan untuk dimasukkan dalam satu dashboard data terpadu agar proses lebih transparan dan terukur
Ma’ruf pun menegaskan bahwa kawasan industri pada dasarnya telah berfungsi sebagai buffer risiko perizinan dan lingkungan bagi investor.
“Kawasan industri merupakan instrumen negara untuk mengendalikan, mempercepat, sekaligus mengamankan investasi. Dengan menjadikan KLIK sebagai kebijakan umum bagi seluruh kawasan industri yang memenuhi standar teknis, proses investasi akan menjadi lebih sederhana, konsisten, dan dapat diprediksi,” tegasnya.
HKI menyatakan kesiapan penuh untuk terus bersinergi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta Kementerian Perindustrian guna memastikan penguatan KLIK berjalan seiring dengan pengawasan dan koordinasi yang baik.
Penguatan program KLIK dinilai bukan sekadar fasilitas kebijakan, melainkan bentuk kepercayaan negara kepada kawasan industri sebagai mitra strategis pembangunan nasional.
