Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat sebanyak 1.219 UMKM telah menjalin kemitraan dengan perusahaan besar sepanjang tahun 2025 dengan nilai transaksi mencapai Rp177,1 miliar.
Selain itu, kerja sama dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) menghasilkan komitmen kemitraan senilai Rp8,77 triliun.
Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana, di Jakarta, Kamis, mengatakan penguatan kemitraan menjadi strategi utama dalam mendorong usaha kecil naik kelas dan terintegrasi dalam rantai pasok nasional maupun global.
“Penguatan usaha kecil tidak bisa berdiri sendiri. Kementerian UMKM mendorong kemitraan konkret antara usaha kecil dengan usaha menengah, usaha besar, BUMN, hingga PMDN dan PMA agar pengusaha kecil memiliki akses pasar berkelanjutan,” ujar Temmy.
Baca juga: Kemen UMKM: 14,6 juta UMKM transformasi dari sektor informal ke formal
Selain mencatat kemitraan langsung, Kementerian UMKM juga mengoptimalkan pemanfaatan platform digital BUMN.
Melalui PaDi UMKM, tercatat 143.136 penjual terdaftar dengan nilai transaksi Rp1,8 triliun hingga kuartal III 2025. Sementara itu, ajang Inabuyer B2B2G Expo 2025 berhasil mempertemukan 832 UMKM dengan mitra usaha melalui business matching dengan nilai transaksi Rp7 miliar.
Temmy menegaskan digitalisasi menjadi kunci penguatan usaha kecil; tidak hanya mendorong UMKM masuk ke platform digital, tetapi juga memperkuat aspek produksi, kualitas produk, dan manajemen usaha agar mampu memenuhi kebutuhan pasar dan industri.
Dari sisi produksi, Kementerian UMKM juga membangun Rumah Produksi Bersama (RPB) di 16 lokasi untuk meningkatkan nilai tambah 12 komoditas unggulan daerah.
Pada aspek pembiayaan, program BISLAF atau Bisnis Layak Funding menyalurkan total pembiayaan Rp7,28 miliar kepada 410 usaha kecil.
Baca juga: Kemendag: UMKM DIY ekspor perdana furnitur ke Bora Bora
Menjelang 2026, Temmy menyatakan Kementerian UMKM akan memperkuat program end-to-end dari hulu produksi hingga hilir pemasaran dengan penekanan pada keberlanjutan kemitraan usaha kecil.
Ia menyatakan kementerian akan fokus memperdalam kualitas kemitraan usaha kecil agar tidak hanya bersifat transaksional, tetapi terintegrasi dalam rantai pasok jangka panjang.
Beberapa langkah yang dilakukan antara lain penguatan produksi melalui rumah produksi dan hilirisasi, akselerasi digitalisasi usaha, perluasan akses pembiayaan dan investasi, serta peningkatan kapasitas SDM.
Dari sisi regulasi, lanjut Temmy, Kementerian UMKM juga tengah mempersiapkan Peraturan Menteri terkait penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMKM pada infrastruktur publik, pelindungan serta peningkatan daya saing UMKM berbasis digital, serta klasifikasi dan tingkat perkembangan UMKM.
“Kami ingin usaha kecil tidak hanya bertahan, tetapi mampu naik kelas, masuk ke ekosistem industri dan perdagangan nasional, serta menjadi bagian penting dari penguatan ekonomi daerah dan nasional,” ujar Temmy.
Baca juga: Rasio kewirausahaan nasional 2025 capai 3,29 persen
Baca juga: Pemerintah akan tindak praktik "white label" industri olahraga
Baca juga: Kementerian UMKM dukung kemandirian ekonomi disabilitas
Selain itu, kerja sama dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) menghasilkan komitmen kemitraan senilai Rp8,77 triliun.
Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana, di Jakarta, Kamis, mengatakan penguatan kemitraan menjadi strategi utama dalam mendorong usaha kecil naik kelas dan terintegrasi dalam rantai pasok nasional maupun global.
“Penguatan usaha kecil tidak bisa berdiri sendiri. Kementerian UMKM mendorong kemitraan konkret antara usaha kecil dengan usaha menengah, usaha besar, BUMN, hingga PMDN dan PMA agar pengusaha kecil memiliki akses pasar berkelanjutan,” ujar Temmy.
Baca juga: Kemen UMKM: 14,6 juta UMKM transformasi dari sektor informal ke formal
Selain mencatat kemitraan langsung, Kementerian UMKM juga mengoptimalkan pemanfaatan platform digital BUMN.
Melalui PaDi UMKM, tercatat 143.136 penjual terdaftar dengan nilai transaksi Rp1,8 triliun hingga kuartal III 2025. Sementara itu, ajang Inabuyer B2B2G Expo 2025 berhasil mempertemukan 832 UMKM dengan mitra usaha melalui business matching dengan nilai transaksi Rp7 miliar.
Temmy menegaskan digitalisasi menjadi kunci penguatan usaha kecil; tidak hanya mendorong UMKM masuk ke platform digital, tetapi juga memperkuat aspek produksi, kualitas produk, dan manajemen usaha agar mampu memenuhi kebutuhan pasar dan industri.
Dari sisi produksi, Kementerian UMKM juga membangun Rumah Produksi Bersama (RPB) di 16 lokasi untuk meningkatkan nilai tambah 12 komoditas unggulan daerah.
Pada aspek pembiayaan, program BISLAF atau Bisnis Layak Funding menyalurkan total pembiayaan Rp7,28 miliar kepada 410 usaha kecil.
Baca juga: Kemendag: UMKM DIY ekspor perdana furnitur ke Bora Bora
Menjelang 2026, Temmy menyatakan Kementerian UMKM akan memperkuat program end-to-end dari hulu produksi hingga hilir pemasaran dengan penekanan pada keberlanjutan kemitraan usaha kecil.
Ia menyatakan kementerian akan fokus memperdalam kualitas kemitraan usaha kecil agar tidak hanya bersifat transaksional, tetapi terintegrasi dalam rantai pasok jangka panjang.
Beberapa langkah yang dilakukan antara lain penguatan produksi melalui rumah produksi dan hilirisasi, akselerasi digitalisasi usaha, perluasan akses pembiayaan dan investasi, serta peningkatan kapasitas SDM.
Dari sisi regulasi, lanjut Temmy, Kementerian UMKM juga tengah mempersiapkan Peraturan Menteri terkait penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMKM pada infrastruktur publik, pelindungan serta peningkatan daya saing UMKM berbasis digital, serta klasifikasi dan tingkat perkembangan UMKM.
“Kami ingin usaha kecil tidak hanya bertahan, tetapi mampu naik kelas, masuk ke ekosistem industri dan perdagangan nasional, serta menjadi bagian penting dari penguatan ekonomi daerah dan nasional,” ujar Temmy.
Baca juga: Rasio kewirausahaan nasional 2025 capai 3,29 persen
Baca juga: Pemerintah akan tindak praktik "white label" industri olahraga
Baca juga: Kementerian UMKM dukung kemandirian ekonomi disabilitas
/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fimages%2F2025%2F12%2F11%2Fd8d3c680d7d8ad2e5f04f458a29c3257-20251211ron11.jpg)
