Setelah Banten dan Jakarta, KPK Kembali Gelar OTT di Bekasi

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menangkap sekitar 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di wilayah Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (18/12/2025). Belum diketahui secara pasti kasus yang tengah diusut KPK sehingga dilakukan OTT. Penyelidikan masih berlangsung.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis malam, membenarkan bahwa KPK tengah menyelidiki kasus di wilayah Bekasi. Proses penyelidikan masih terus berlangsung.

”Benar, sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan. Masih ber-progress,” ujar Budi.

Budi enggan mengungkapkan detail kasus yang tengah diselidiki tersebut. Namun, ia memastikan, sampai saat ini, tim KPK telah mengamankan sekitar 10 orang terkait kasus tersebut.

”Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang,” ucapnya.

OTT KPK ini hanya berselang sehari dari operasi serupa di Banten dan Jakarta, Rabu (17/12/2025). Dalam OTT itu, petugas KPK menangkap sembilan orang. Di antaranya, seorang jaksa dan dua pengacara.

”Tim mengamankan sembilan orang di wilayah Banten dan Jakarta. Satu merupakan aparat penegak hukum, dua merupakan penasihat hukum, dan enam lainnya merupakan pihak swasta,” kata Budi.

Dalam operasi tersebut, tim KPK turut menyita uang tunai yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. ”Selain mengamankan sembilan orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk tunai sekitar Rp 900 juta,” ujar Budi.

Saat ini, kesembilan orang yang ditangkap masih menjalani pemeriksaan intensif. KPK tengah melakukan gelar perkara (ekspose) untuk menentukan status hukum mereka serta merinci kronologi kasusnya.

Dengan dua OTT itu, maka total KPK sudah melakukan 10 OTT sepanjang tahun ini. OTT pertama KPK tahun ini dibuka pada Maret 2025 saat tim KPK bergerak ke Sumatera Selatan. Dalam operasi tersebut, sejumlah anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu ditangkap terkait dugaan suap proyek infrastruktur.

Pada Juni 2025, OTT KPK membongkar praktik rasuah di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut terkait suap proyek pembangunan jalan.

Intensitas OTT meningkat tajam pada Agustus 2025 dengan tiga operasi berturut-turut. Pada 7-8 Agustus 2025, KPK melakukan operasi simultan di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait korupsi proyek RSUD Kolaka Timur. Tak lama kemudian, pada pertengahan Agustus, KPK menggelar OTT di Jakarta terkait suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Selanjutnya, pada akhir Agustus, OTT KPK menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan. Pria yang akrab disapa Noel ini terjerat dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.

Kemudian, pada November 2025, Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring OTT terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Beberapa hari setelahnya, KPK menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terkait jual beli jabatan dan gratifikasi di RSUD Harjono.

OTT juga digelar KPK di Lampung pada pekan lalu. Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya ditangkap atas dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi.