jpnn.com, BANJARBARU - KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan.
Hingga Kamis malam (18/12) penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang di Polres Hulu Sungai Utara (HSU).
BACA JUGA: Bergerak ke Kalsel, KPK OTT 6 Orang di Hulu Sungai Utara
Berdasarkan pantauan, Polres HSU dijaga ketat aparat termasuk personel Brimob yang mengawal seluruh aktivitas penyidik KPK.
Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Adam Erwindi membenarkan ada permintaan personel untuk mendampingi kegiatan KPK.
BACA JUGA: KPK Segel Ruang Kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kamis Malam
Termasuk peminjaman salah satu ruang di Polres HSU untuk proses pemeriksaan.
Meski begitu, Adam mengaku tidak mengetahui materi kegiatan yang dimaksud dan siapa saja yang diperiksa di Polres HSU.
BACA JUGA: Ada Jaksa Kena OTT KPK, Kejari Tangerang Buka Suara
"Untuk materi kegiatan itu kewenangan KPK, kami hanya mengetahui ada permintaan personel untuk back up," jelas Adam.
Sebelumnya ramai beredar kabar terjadi OTT oleh penyidik KPK yang menjaring sejumlah orang di Kota Amuntai, Kabupaten HSU.
Bahkan informasi yang begitu kencang berhembus ada sejumlah oknum jaksa terjaring.
Namun, baik pihak KPK maupun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait kabar ini.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik mengamankan enam orang.
“Sampai saat ini enam orang sudah diamankan,” ujar Budi kepada para jurnalis di Jakarta.
Dia mengatakan tim KPK masih melakukan serangkaian kegiatan tangkap tangan di daerah tersebut.
Adapun KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari sepuluh orang tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
OTT ini jadi yang kesebelas pada tahun 2025.
KPK mulai melakukan OTT pada 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.
Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.
Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid, pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.
Ketujuh, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Kedelapan, pada 9-10 Desember 2025, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah, Lampung, Ardito Wijaya, terkait kasus dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.
Kesembilan, pada 17-18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Tangerang, dan menangkap seorang jaksa, dua pengacara, dan enam orang pihak swasta. Dalam OTT ini, KPK menyita Rp900 juta.
Kesepuluh, pada 18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam operasi tersebut, KPK sudah menangkap 10 orang, dan menyegel ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. (antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... UTIFEST Guncang GOR Soemantri, Hadirkan Puluhan Musikus Terbaik dari Timur Indonesia
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
