Jakarta, ERANASIONAL COM — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan akan memimpin proses sidang 4 kasus yang dilaporkan para pengusaha hingga membuat terhambatnya aktivitas usaha dan investasi.
Purbaya juga menekankan termasuk masalah premanisme serta pungutan liar (pungli). Mulai disidangkan olehnya dan Satgas Percepatan Program Strategis Pemeirntah (P2SP) pada Senin pekan depan.
Aduan itu disampaikan kepada Satgas Percepatan Program Strategi Pemerintah (P2SP) melalui laman https://lapor.satgasp2sp.go.id. Purbaya mengungkapkan kasus yang dilaporkan para pengusaha beragam.
“Per hari ini (18 Desember 2025) sudah masuk 4 aduan atas isu pendanaan dan pembiayaan, penegakan hukum yang belum masuk pengadilan (termasuk premanisme dan pungli), lahan dan tata ruang, serta perizinan berusaha,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).
“Senin (22/12) targetnya akan disidangkan. Saya akan pimpin sidang itu untuk memastikan yang diadukan mulai bisa ditangani secara bertahap,” sambungnya.
Keempat aduan tersebut, menurut Purbaya, saat ini sedang ditangani kelompok kerja (pokja) yang berada di bawah Satgas P2SP.
Purbaya menyebut masalah-masalah itu juga disampaikan langsung kepada kementerian/lembaga (K/L) terkait.
Bendahara Negara menjelaskan empat aduan yang telah masuk itu terkait dengan masalah pendanaan dan pembiayaan; penegakan hukum yang belum masuk pengadilan, termasuk premanisme dan pungli; lahan dan tata ruang; serta perizinan berusaha,.
“Hadirnya satgas berfungsi untuk menciptakan iklim investasi dan operasional usaha yang sehat. Dirinya berharap pemerintah bisa melakukan debottlenecking tersebut,” tandas Purbaya.

:strip_icc()/kly-media-production/medias/5441565/original/084152100_1765511911-The_Firefighters__2024___IMDb_.jpg)

