Penulis: Fityan
TVRINews – Sibolga, Sumatra Utara
Pemerintah mempercepat pemulihan infrastruktur dan normalisasi sungai guna menekan risiko banjir susulan di Kota Sibolga
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kota Sibolga memfokuskan upaya pemulihan pascabencana pada normalisasi Sungai Aek Doras.
Langkah ini diambil sebagai strategi krusial untuk mengembalikan fungsi aliran air dan mencegah ancaman banjir berulang yang sempat melumpuhkan wilayah tersebut.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa pembersihan material sisa banjir di sepanjang aliran sungai masih menjadi prioritas tim di lapangan. Menurutnya, luapan sungai tersebut merupakan pemicu utama bencana yang terjadi baru-baru ini.
“Normalisasi Sungai Aek Doras terus dilakukan agar aliran air kembali lancar dan risiko bencana susulan dapat ditekan,” ujar Abdul dalam keterangan resminya, Kamis 18 Desember 2025.
Kondisi Pengungsi dan Pemulihan Layanan Umum
Bencana banjir dan tanah longsor ini berdampak luas pada empat kecamatan, yakni Sibolga Utara, Sibolga Selatan, Sibolga Sambas, dan Sibolga Kota. Berdasarkan data terkini, tercatat 54 orang meninggal dunia, satu orang hilang, dan 61 warga mengalami luka-lukanya.
Saat ini, sebanyak 1.232 warga masih bertahan di 16 titik pengungsian yang tersebar di tujuh kelurahan. Meskipun demikian, denyut nadi kehidupan kota mulai menunjukkan tanda-tanda stabilisasi:
• Pendidikan : Kegiatan belajar mengajar di sekolah telah dimulai kembali.
• Energi & Komunikasi: Distribusi BBM dan jaringan listrik sebagian besar telah normal, sementara jaringan telekomunikasi terus membaik.
• Air Bersih : Layanan PDAM dilaporkan telah mencapai fungsionalitas 80 persen.
Perpanjangan Status Tanggap Darurat
Pemerintah Kota Sibolga telah resmi memperpanjang status tanggap darurat hingga 23 Desember 2025. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan ruang koordinasi yang lebih intensif antara BNPB, pemerintah daerah, dan instansi vertikal lainnya dalam mempercepat proses rehabilitasi.
Namun, Abdul mengakui adanya tantangan di lapangan. Keterbatasan alat berat menjadi hambatan utama dalam mempercepat pembersihan sedimen lumpur dan normalisasi sungai. Selain infrastruktur sungai, kerusakan juga mencakup fasilitas publik seperti rumah ibadah, gedung sekolah, serta jembatan.
“Selain normalisasi sungai, pembersihan jalan dari lumpur juga terus dilakukan agar aktivitas ekonomi masyarakat bisa kembali berjalan,” tambah Abdul.
Rencana Jangka Panjang
Selain penanganan darurat, BNPB kini tengah menjajaki koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait untuk perencanaan pembangunan hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Hari ini, tim gabungan terus memantau distribusi logistik dan memastikan layanan kesehatan serta dukungan psikososial, terutama bagi anak-anak di pengungsian, berjalan optimal. Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan warga tetap menjadi prioritas tertinggi di tengah upaya percepatan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak.
Editor: Redaksi TVRINews
