Kemenkeu Tarik Utang Baru Rp614,9 Triliun: Masih On The Track

Jakarta, ERANASIONAL.COM — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa realisasi penarikan utang baru pemerintah mencapai Rp614,9 triliun per 30 November 2025.

Hal tersebut dikatakan Wamenkeu Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).

Suahasil menegaskan bahwa penarikan utang ini dilakukan untuk menutup defisit anggaran yang diproyeksikan berada di level 2,78 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Namun demikian, Wamenkeu menyebut realisasi tersebut masih berada dalam jalur yang sesuai dengan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025

“Saat ini defisitnya adalah 2,35 persen dari PDB. Ini on track menuju desain dari APBN. Biasanya sukanya disebutnya pakai ‘tekor’. Jadi, defisit saat ini 2,35 persen dari PDB itu on track,” ujar Suahasil.

Adapun nilai itu setara dengan 84,06 persen terhadap proyeksi yang ditetapkan dalam laporan semester 2025 sebesar Rp731,5 triliun.

Suahasil menjelaskan bahwa pengelolaan kas dan utang dilakukan secara aktif melalui beberapa langkah antisipatif seperti prefunding dan ketersediaan cash yang memadai, active cash and debt management dan penempatan dana sebesar Rp200 triliun di perbankan umum untuk menjaga likuiditas.

Adapun target penarikan utang sebesar Rp731,5 triliun sepanjang tahun ini digunakan untuk menutup defisit APBN yang dalam proyeksi diperkirakan mencapai 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sementara Saat ini, defisit APBN tercatat sebesar 2,35 persen PDB masih di bawah target proyeksi defisit APBN 2025. Untuk pembiayaan non-utang tercatat sebesar Rp41,4 triliun atau 59,57 persen dari APBN.

Secara keseluruhan pealisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp573,5 triliun atau 86,63 persen disbanding dengan outlook Rp622 triliun.

Jadi, debt switching bukan hanya kita lakukan dengan BI, tapi tempatnya Pak Suminto (Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko) itu juga aktif melakukan debt switching dengan berbagai macam lembaga multilateral dan lembaga yang lain. Ini bukan hanya khusus dengan Bank Indonesia,” pungkas Suahasil.